BATUSANGKAR – Setelah10 kali berturut-turut terima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan Pemkab Tanah Datar, Bupati Eka Putra menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sebagaimana diinformasikan Prokopim Setdakab, penghargaan ini diterima pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta.
Kabupaten Tanah Datar juga merupakan satu-satunya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selain Provinsi Sumatera Barat yang juga menerima penghargaan yang sama dan juga langsung diterima Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
“Alhamdulillah, kita mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan langsung Menkeu Sri Mulyani, dan terimakasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mampu menpertahankan pelaporan keuangan sehingga kita WTP 10 kali berturut-turut dan mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan,” ucapnya Bupati.
Dikatakannya, Pemkab akan terus berupaya mempertahankan WTP dan berharap kerjasama OPD untuk mendukung ini, walau berat namun itulah upaya pemerintah daerah agar selalu tertib dalam pelaporan keuangan.
“Sekarang ini kita sudah yang ke 11 kali menerima opini WTP, bagaimana ini kedepan terus berlanjut untuk seterusnya, Ibu Sri Mulyani berpesan, selamat untuk Kabupaten Tanah Datar, pertahankan dan jangan berpuas diri dulu,” ungkapbya.
Bupati nenyatakan rasa bangga bisa menerima langsung penghargaan tersebut, karena di Sumatera Barat hanya satu dari 19 kabupaten dan kota dan di Indonesia hanya 38 kabupaten yang langsung diundang menerima penghargaan selain kota.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rakor tersebut menyampaikan ucapan selamat pada Kementerian, Lembaga, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota atas pencapaian WTP minimal 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut.
“Rakernas ini juga bertujuan memberikan apresiasi atas capaian WTP, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” ucapnya. (ydi)
