BATUSANGKAR – Sebanyak 33 item pernyataan direkomendasikan DPRD Tanah Datar untuk ditindaklanjuti Pemkab, terutama persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Rekomendasi DPRD ini disampaikan dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020, Jumat petang (30/4) di Pagaruyung dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani, dan hanya diikuti 18 dari 35 orang anggotanya, kemudian Bupati Eka Putra, Forkopimda, pejabat Pemkab, camat dan pimpinan organisasi.
Dalam rekomendasi yang disampaikan Wakil Ketua Saidani berisi hasil kesepakatan bersama anggota DPRD dan menyuarakan sebanyak 33 rekomendasi.
“Isi rekomendasi ini, diantaranya meminta Pemkab untuk menyelesaikan secepatnya permasalahan tapal batas mulai nagari, kecamatan hingga kabupaten,” tandas Saidani.
Kemudian, mempertanyakan tingkatkan memanfaatkan sistem digitalisasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, meminta adanya pengawasan secara kontinyu pada OPD yang menghasilkan PAD, seperti bidang pariwisata, perhubungan, dan koperindag.
“Saat ini butuh meningkatkan pengawasan dan perbaikan bersama dalam menyikapi maraknya narkoba dan penyakit sosial masyarakat di wilayah Tanah Datar,” timpalnya.
Kemudian, meminta data kembali pelaku UMKM untuk mempermudah dalam memfasilitasi dan melegalkan usaha masyarakat yang bergerak di UMKM tersebut serta dibutuhkan penanganan serius masalah pupuk bersubsidi.
Saat itu, Bupati Eka Putra menyatakan , pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat.
“Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerjasama semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya,” ungkap bupati.
Diutarakannya, ia selaku kepala daerah tiada henti-hentinya menghimbau kita untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Luhak Nan Tuo dan kepemimpinan tetap melanjutkan program-program yang baik sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya.
Bupati juga menyampaikan pada saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung, untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut pemerintah telah melaksanakan pemberian vaksin pada ASN dan petugas pelayan publik.
Ia kembali menghimbau agar para perantau untuk menunda pulang kampung, dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk bersilaturahmi artinya dengan tidak pulang kampung, bukan berarti silaturahmi putus. (ydi)
