BUKITTINGGI – Pemerintah Kota Bukittinggi menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemberian penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diikuti oleh beberapa kepala daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut secara daring, Selasa (22/9).
Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2019 yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori 5 kali berturut-turut.
Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bersyukur atas penghargaan yang diterima dari Menteri Keuangan tersebut dan mengatakan penghargaan ini diperoleh karena prestasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemko Bukittinggi dengan perolehan opini WTP yang telah diraih selama lima kali secara berturut–turut.
“Alhamdulillah, kita bersyukur ini merupakan hasil kerja keras semua elemen pemerintah dan dukungan masyarakat Kota Bukittinggi tentunya dalam pengelolaan administrasi keuangan yang dari tahun ketahun terus membaik,” ucap Walikota Ramlan.
Selanjutnya dikatakan, walaupun penghargaan ini bukan tujuan akhir sebuah pencapaian, namun harus menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua untuk lebih baik lagi dan bekerja keras dalam pengelolaan laporan keuangan, ungkapnya.
Sementara itu Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam sambutan dan arahannya mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan untuk kementerian/lembaga, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota karena telah menyelesaikan laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan transparan.
“Sebagai wujud apresiasi kita berikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini tahun 2019 dan yang telah meraih WTP 5 kali berturut-turut, serta WTP 10 kali berturut-turut,” katanya.
Selanjutnya dikatakan Sri Mulyani bahwa dibandingkan dengan tahun 2018 keberhasilan Pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD terjadi peningkatan, hal ini juga menunjukkan semakin meningkatnya tata kelola yang tidak hanya dalam pengelolaan Barang Milik Negara tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas serta tanggungjawab pemerintahan.(gindo)
