PADANG – Kasus covid-19 terus menggurita di Sumbar, hari ini di berbagai media Menkes sebutkan dua kota, Bukittinggi dan Solok zona merah, ngeri.
Terus apakah Sumbar pasrah hingga seluruh provinsi ini berlabel zona merah, tentu tidak.
Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan, semangat bersama dan bergerak bersama adalah kunci keluarkan Sumbar dari Zona Merah, Oranye atau Kuning sekalipun.
“Caranya adalah tegakkan protokol kesehatan secara kaffah, tidak ada cara lain menekan dan memutus rantai penyebaran virus corona ini, obat belum ada, vaksinasi juga bukan jaminan terbebas dari terpapar covid-19,” ujar Adrian, Jumat (22/5-2021) di Kantor KI Sumbar Jalan Sisingamaraja Kota Padang.
Meski Prokes 3M (masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan) telah masif disosialisasikan, tetap juga sebagian publik masih abai.
“Tegakan Prokes ketat butuh pengawasan dan penegakan hukum atau tindakan, Prokes adalah keputusan nasional, Sumbar juga punya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, apalagi, perangkat itu bisa menjadi penegakan hukum,” ujar Toaik biasa kalangan media di Sumbar menyapanya.
Tapi karena terkait penegakan aturan tentu harus transparan dan pengawasan serta penegakan hukum Prokes itu mesti berbasiskan keterbukaan informasi publik.
“Jangan tebang pilih dan pihak berkompeten harus terbuka informasi publik dalam mengawasi dan menindak siapa saja yang abaikan protokol kesehatan itu. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan kita semua, Kita tak ingin ada ledakan kasus dan tsunami covid-19 di Sumbar ini,” ujar Toaik.
Silahkan gunakan berbagai perangkat sosialisasi, baik website resmi badan publik maupun masif di platform media sosial.
“Sebut saja pengawasan ketat Prokes itu seperti apa sasaran yang diawasi apa saja. Terus penegakan hukum bagaimana pula, apa saja sanksinya, semua itu publik berhak tahu,” ujar Adrian. (*)
