PADANG – Transparansi dan partisipasi publik menjadi keniscayaan kepada badan publik untuk menjamin akses keterbukaan informasi publik.
“Semua terbuka mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi sebuah kebijakan maupun keputusan publik, ini akan memicu peran aktif publik mengawasi,” ujar Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (Monev KIP-BP) 2021 sesi ke empat melibatkan Bawaslu KPU 19 kota dan kabupaten serta Parpol tingkat provinsi, Sabtu (14/8) di Primiere Hotel.
Surya mengatakan, kegiatan Monev bagian dari upaya rutin KI Sumbar memastikan keterbukaan itu nyata di Bawaslu dan KPU kota dan kabupaten serta Parpol.
“Saya mengapresiasi kegiatan digelar KI Sumbar ini, tujuan kita sama yakni tak era lagi semua program badan publik rahasia, apalagi dibiayai oleh uang rakyat,” ujar Surya.
Pelaksanan Monev KIP-BP dan akuatualisasinya lewat e-Monev. Surya menyebut inovasi kekinian dari Komisi Informasi (KI) Sumbar.
“Ini inovasi KI Sumbar yang harus diberi dua jempol, meski pandemi masih mengungkung kita, tapi program tahunan KI Sumbar Monev KIP-BP 2021 tetap berlangsung secara hybrid dan pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Surya.
Sesi ke empat Bimtek hari ini menurut Ketua Panitia Monev KIP-BP 2021 Tanti Endang Lestari menjadi sesi terakhir.
“Setelah ini adalah pengisian quisioner yang bisa dibuka di e-Monev KI Sumbar pengisian dan diupload lagi sampai 3 Spetember 2021,” ujar Tanti.
E-Monev kata Tanti adalah barang baru yang dipakai KI Sumbar, dan menjadi pertama di KI seluruh Indonesia.
“Meski e Monev tapi interaksi lewat kooridnasi maupun supervisi hingga 3 September masih bisa dilakukan kepada tim Monev KIP-BP KI Sumbar. Caranya bisa langsung ke Kantor KI atau lewat chat online di e-Monev. Layanan help desk ini hanya bisa diberikan sampai 3 September, setelah itu stop,” ujar Tanti.
Tiga narsumber Bimtek sesi 4, Adrian Tuswandi, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari diarahkan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska. (*)
