PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengarahkan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memilih usaha pada sektor hilir. Dengan itu pemerintah juga akan menyediakan pasar agar IKM tidak kesulitan untuk memasarpkan produknya.
“Kita di Sumbar selama ini mengutamakan produk turunan (hilirisasi), karena dengan produk turunan, kita akan mendapatkan nilai manfaat lebih tinggi. Jika hanya menjual bahan baku, maka posisi tawar kita rendah,”sebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asben Hendri.
Menurutnya, dengan memberikan pasar, pelaku IKM tidak kesulitan untuk mencari pasar. Karena selama ini, setelah dibina, pelaku usaha sudah produksi, namun pasar tidak ada. Akhirnya usaha tersebut gulung tikar.
Dengan itu, pemerintah ke depan tidak melakukan pembinaan, melatih sumber daya manusia (SDM), tapi sekaligus menyediakan pasar. Salah satu komoditi yang dibukakan pasar adalah gambir. Sedangkan sentra IKM yang tepat dengan gambir ini adalah, IKM tekstil.
“Karena gambir itu adalah bahan baku tinta. Jika gambir diolah langsung menjadi tinta, maka komoditi akan memiliki daya serap lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, sentra IKM tekstil. Akan gampang mendapat bahan baku tinta,”paparnya.
Dengan begitu, jika selama ini harga komditi gambir ini harganya hancur-hancuran karena pedagang luar negeri, bisa lebih baik. Karena pasar gambir tidak perlu dikendalikan orang lain lagi. Begitu juga dengan IKM tekstil akan mendapatkan suplay bahan baku yang lebih murah.
“Coba bayangkan 88,9 persen produksi gambir itu berasal dari Indonesia. Sedangkan Indonesia itu asalnya Sumbar, yakni di Pessel dan Limapuluh Kota. Selama ini harganya tidak pasti, bahkan ada yang mencapai Rp35 ribu/kg”ujarnya.
Begitu juga dengan komoditi lainnya. Bagaimana ada IKM yang mau mengolah kakao di Sumbar, CPO di Sumbar. Sehingga harga komoditi lebih tinggi. Apalagi dengan adanya hilirisasi, maka nilai komoditas itu akan lebih tinggi.
Disebutkannya, ada ua belas komoditi itu yakni, pengembangan hasil laut, pengolahan kakao (coklat), pengolahan makanna (kuliner), pengolahan gambir, pengolahan minyak atsiri, pembuatan semen, pengolahan kulit, tekstil, alat industri pertanian (Alsintan), kemaritiman, pengolahan kelapa dan kelapa sawit.
Pada 2019, Pemprov Sumbar dan Kementrian Perindustrian mengalokasikan anggaran Rp51,3 miliar untuk empat sentra IKM di Sumbar. Anggaran tersebut disalurkan langsung pada Kabupaten/Kota. Kemudian Pemprov Sumbar melakukan monitoring dan sosialisasi.
Dengan itu diharapkan program tepat sasaran, melahirkan IKM baru dan terserapnya tenaga keja.(yose)
