PADANG – Program bedah rumah merupakan salah satu janji kampanye Jokowi – JK 2014 lalu, dimana masyarakat harus mempunyai rumah yang layak huni. Tak hayal, buah fikir Presiden itu langsung disikapi baik oleh DPR – RI, sehingga regulasinya telah berjalan sejak 2017 melalui Kementrian Lingkungan Hidup.
Di Sumatera Barat terhitung setiap nagari mendapatkan jatah 100-an lebih rumah masyarakat yang layak bedah, tergantung data yang dikirimkan nagari masing – masing.
Menurut Saffan Nur, Walinagari Piobang, Kabupaten Limapuluh Kota , 2017 masyarakat telah menerima dana bedah rumah sebesar Rp15 juta turun 2 tahap. Ada 100 an lebih masyarakat yang menerima, langsung masuk ke rekening mereka.
“Mereka yang mengerjakan secara swadaya, karena kementrian hanya menanggung biaya material, tidak dengan upah tukang. Kami aparatur pemerintahan hanya sebagai fasilitator pendataan masyarakat yang layak menerima,” katanya via telepon.
Terpisah Walinagari Taram Defrianto Iskar juga mengungkapkan hal demikian. “Tahun lalu masyarakat kami memang mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementrian LH, jumlahnya seratusan, datanya belum pasti, karena ada di kantor, saya sekarang di Padang,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Padang Fraksi PDI Perjuangan, Aprianto. “Sekitar 220 rumah masyarakat sudah dibedah, dananya Rp15 juta. Masing – masing kecamatan mendapat kuota 20 rumah, di Padang ada 11 Kecamatan. Selain itu, 2019 ini akan ada penambahan kuota, kita tunggu saja,” katanya. (rel/aci)
