PADANG – Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani pertanyakan status Kota Layak Anak yang disandang Padang. Pasalnya dalam beberapa waktu belakangan kasus pelecehan seksual terhadap anak menungkat.
Syafrial Kani menyampaikan melihat banyaknya kasus kekerasan seksual kepada anak, tak pantas rasanya Padang menggenggam simbol Kota Layak Anak.
“Ini memalukan sekali. Perlu dijelaskan oleh Pemko Padang disisi mana kita disebut kota yang layak terhadap anak,” ujar kader Gerindra ini, Minggu (21/11).
Ia menyampaikan, ini adalah masalah yang berat dan perlu untuk diselesaikan Pemko Padang secepatnya.
” Problem ini tak bisa didiamkan. Apalagi Sumbar berfalsafah Adat Basandi Syara’ Syara Basandi Kitabullah (ABS SBK),” ucap Koordinator Komisi IV DPRD Padang ini.
Ia mengatakan, dengan masalah ini membuktikan bahwa program Pemko Padang yang dilaunching seperti 1821 tak berjalan maksimal dan sekedar seremonial saja.
“Kita berharap ini perlu dievaluasi dan buatlah program yang implementasinya berbekas di tengah-tengah masyarakat dan tak untuk mendapat penghargaan saja. Namun diamalkan betul oleh warga Padang,” paparnya.
Ia menyampaikan, sinergisitas semua pihak perlu dilibatkan ke depannya. Termasuk MUI. Agar ada perubahan terjadi.
“Kita berharap kekerasan pada anak jangan sampai terjadi lagi, termasuk seksual. Semua pihak harus dilibatkan. Jangan sebuah program dibebankan di satu OPD saja. Nanti hasilnya tak maksimal,” pungkasnya. (105)
