Aur Malintang – Walinagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman ingin menjadikan daerahnya sebagai tujuan wisata. Bukik Batu Bulek telah lama menjadi daerah rekreasi.
“Pada 2018 kami sudah mengarahkan pembangunan untuk memperlancar akses ke sana. Telah teralokasikan Dana Desa sebesar Rp400.000 untuk Bukik Batu Bulek,” ujar Walinagari Azwar Mardin.
Dia menyebutkan dari dana itu baru 25 persen sarana jalan dan sarana penunjang di lokasi rekreasi tersebut. Menurut rencana, pada tahun berikutnya dilanjutkan. Namun Covid-19 datang, Dana Desa mengalami refocussing dan dimanfaatkan untuk penangangan Covid-19 dan BLT Dana Desa.
Azwar Mardin juga menginformasikan bahwa nagarinya terpilih sebagai 13 desa terbaik. “Kita diutus mewakili Sumbar, masuk nominasi desa terbaik tingkat nasional di bidang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.
Dia menyampaikan pula keluhan Bamus terkait honor mereka. Kini baru bisa dianggarkan Rp750.000 untuk Ketua Bamus. Perangkat termasuk walikorong juga mengharapkan peningkatan kesejahteraan mereka. Kini mereka rata-rata menerima Rp2.200.000 per bulan, sekretaris nagari Rp2.400.000. Sementara walinagari menerima Rp3.250.000 dan jika dihitung-hitung 60 persen dari pendapatan walinagari habis untuk kegiatan kemasyarakatan saja.
Ketua Bamus Nagari III Koto Aur Malintang, Edi Yasmahadi pun merasa gembira dengan kedatangan Senator Leonardy ke nagari itu. Besar harapan tertumpang kepada menantu orang Padang Pariaman tersebut.
Edi mengungkapkan harapannya agar III Koto Aur Malintang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Agam dan bisa dikatakan salah satu etalase Padang Pariaman. Harusnya III Koto Aur Malintang ini hendaknya dapat menggambarkan Padang Pariaman secara utuh.
Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy menyambut baik pemaparan Walinagari Azwar Maidin tentang keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan dan telah mendapat pengakuan nasional. Informasi tentang nagari memang harus bisa diketahui oleh masyarakat nagari dengan cepat. Mereka tahu perkembangan nagari dan tahu bagaimana tahapan penyelesaian urusan kependudukan dan lainnya di kantor nagari.
Rencana pengembangan Bukik Batu Bulek harus didukung. Leonardy menilai, langkah walinagari memakai dana desa untuk meningkatkan akses ke Bukik Batu Bulek dan sarana penunjang di lokasi wisata.
Tahapan ini perlu dilakukan, namun lebih penting lagi menyiapkan desain Bukik Batu Bulek. Di desain itu tergambar seperti apa Bukik Batu Bulek yang ingin dikembangkan. Apa saja sarana pendukung untuk menarik minat wisatawan baik lokal, regional maupun internasional.
“Dari desain pengembangan wisata Bukik Batu Bulek ini nanti akan tergambar anggaran biaya yang dibutuhkan. Nanti tinggal diarahkan kemana proposal berikut desain ini dimasukkan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga bisa memiliki pengembangan desa wisata,” ujar Leonardy.
Leonardy mengingatkan agar objek wisata itu nantinya dikelola oleh badan usaha milik nagari (Bumnag). Dan walinagari diharapkannya tidak lupa untuk memberitahukan kepadanya jika nagari sudah memiliki desain Bukik Batu Bulek dan telah memasukkan surat permohonan apakah ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Diinformasikan Leonardy tentang upaya DPD RI untuk mendorong peningkatan status perangkat menjadi PNS, minimal jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengingat perangkat sudah menandatangani pakta intergritas untuk mengabdi hingga usia 60 tahun. Peningkatan status akan berakibat pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan perangkat. (mat)
