PADANG – Pengurus DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumbar ikuti webinar nasional yang diselenggarakan DPP LDII, kemarin. Berbagai persoalan kebangsaan mengemuka dalam webinar yang diselenggarakan secara virtual itu.
Webinar tersebut mengangkat tema “Sosialisasi Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat dan Peningkatan Peran LDII dalam Kerjasama dengan Polri untuk Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)” menghadirkan akademisi Universitas Paramadina Yudi Latif serta Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, sekaligus Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistyono.
Dalam kesempatan itu, Yudi Latif mengingatkan semua pihak, globalisasi menarik bangsa Indonesia ke ideologi-ideologi internasional sekaligus menekan balik, sehingga ideologi itu menciptakan perlawanan di tingkat akar rumput.
Menurutnya untuk menjadi rakyat Indonesia harus memiliki keluasan mental seluas Indonesia dan memiliki kekayaan rohani sebanyak dan semajemuk Indonesia. Pancasila mampu menyatukan perbedaan, namun sebagai ideologi negara ia juga tak lepas dari tantangan akibat globalisasi.
Pancasila menggambarkan keragaman Indonesia dari berbagai sisi. “Sila pertama menggambarkan keragaman agama, sila kedua menggambarkan keragaman ras manusia, sila ketiga menggambarkan keragaman etnis, adat, dan budaya, sila keempat menggambarkan keragaman aliran-aliran dan afiliasi politik, serta sila kelima menggambarkan keragaman bentuk lampiran hirarki sosial dan peradaban,” ujarnya.
Dalam kondisi keterkinian, fenomena globalisasi membawa dua konsekuensi, pertama globalisasi adalah take away, menarik bangsa dipersatukan dalam pengaruh internasional, lewat teknologi telematika. Sehingga, pusat global merembes masuk ke berbagai wilayah, bahkan masuk pada sudut terpencil di dunia, menghasilkan fenomena global village.
“Akibatnya, ideologi global merembes masuk nyaris tanpa gatekeeper. Dahulu ulama dan kyai, bisa menyeleksi dahulu, baru kemudian mana yang diperbolehkan masuk ke masyarakat, mana yang tidak. Kini dengan teknologi digital, merembet masuk ke desa,” ungkapnya.
Kedua, globalisasi bersifat pushdown, menekan bangsa dan negara ke bawah, sehingga melahirkan luberan. Hal tersebut, membuat Indonesia yang majemuk dikarenakan tekanan globalisasi tersebut, menghadapi kenyataan pluralisasi eksternal dan internal,” jabarnya.
Kompleksitas tersebut membuat, isu yang berkaitan dengan conflict resolution, bagaimana menjaga ketertiban dan keamanan, mendapatkan tekanan yang sangat serius. Tekanan terhadap nilai Pancasila, dapat dilihat dari tekanan yang mengalir pada setiap sila itu sendiri. “Sila pertama, mestinya mengajak, apapun perbedaan agama, aliran, dipersatukan semangat ketuhanan yang welas asih, tapi sekarang, banyak orang mengalami artikulasi agama, sehingga melahirkan ekspresi yang keras dan mengarah konflik di akar rumput,” ungkapnya.
Pada sila kedua, adanya pengaruh globalisasi yang makin intens, dapat menjadikan wilayah zona konflik. “Pengaruh dan berbagai kompetisi persaingan ideologi global, serta jaringan terorisme bisa merembes, menjadi sel diam di desa-desa,” ujarnya.
Sila ketiga, Indonesia yang multikultural, mestinya terbiasa mengembangkan sikap hidup merekatkan persatuan, namun seringkali berkembang sikap monokultural, yang lebih mengedepankan sesama kubu saja, suku saja, dan aliran agama tertentu saja. “Seharusnya, desa dapat menjadi zona yang relatif aman dan tentram, namun penetrasi pengaruh global dapat membuat robekan sosial terjadi,” jelasnya.
Pada sila keempat, globalisasi dapat melahirkan polarisasi masyarakat. “Elitnya sudah berangkulan, tetapi sisa pembenturan masih merembes di desa, ternyata pada pemilu, dapat melahirkan peristiwa perceraian akar rumput, yang dipicu konflik politik,” ujarnya.
