LUBUK SIKAPING – Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2019 berhasil dengan gemilang meraih dan mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam evaluasi penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Pasaman berhasil memperoleh opini WTP untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2018 langsung diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo, dan diterima langsung oleh Bupati Pasaman Yusuf Lubis didampingi Ketua DPRD Pasaman, Yasri bertempat di aula Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jum’at, (24/5) siang.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Yasri, Plt, Kepala Badan Keuangan Daerah Dahliana, Kabid Aset Endrisal, Kepala Inspektorat M. Ikhsan, Kabag Humasy Devi Alfriani, serta sejumlah pejabat lainnya.
Bupati Yusuf Lubis menyampaikan terimakasih, serta puji syukur kepada Allah SWT atas apresiasi yang diberikan jajaran BPK Provinsi Sumbar yang telah melakukan pembinaan, sehingga Pasaman berhasil meraih predikat WTP.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD khususnya instansi terkait yang telah mengawal pengelolaan keuangan daerah itu. Tak lupa kepada DPRD Kabupaten Pasaman yang juga berperan mengawal akuntabilitas dan transparansi keuangan di pemerintahan tersebut.
“Terima kasih kepada jajaran BPK RI, yang senantiasa melakukan pembinaan secara berkala terhadap laporan keuangan pemerintah, dan SKPD yang telah bekerja keras, begitu juga DPRD atas pengawalan pengeloaan keuangan daerah,” ujarnya.
Bupati menilai, dari tahun-ketahun terjadi peningkatan kinerja yang ditandai dengan raihan WTP atas pemeriksaan akuntabilitas keuangan Pemkab Pasaman, dan sudah enam kali berturut-turut.
“Pengelolaan keuangan makin baik. Untuk itu tiap SKPD harus semakin meningkatkan kemampuannya. Meski ada temuan dan beberapa catatan, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk perbaikan ke depannya,” kata Bupati.
Ia menegaskan akan terus menjalankan komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Upaya reformasi birokrasi akan terus digalakkan dalam rangka terwujudnya masyarakat Pasaman sejahtera, agamis dan berbudaya.
Ketua BPK perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, opini WTP merupakan pernyataan profesional yang diberikan BPK atas LKDP. Pemberian opini merupakan proses akhir dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan.
