PASAMAN – Bupati Pasaman Benny Utama taburansang. Ini terjadi saat rapat evaluasi program dan kegiatan tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, Selasa (7/6) pagi.
Tabik rabonya orang nomor satu itu lantaran kinerja instansi di kepemerintahannya sedikit lambat.
Sehingga serapan anggaran tidak sesuai harapan capaiannya. Terutama pada kegiatan fisik atau pembangunan.
“Serapan anggaran rendah, tertunda-tunda realisasi kegiatan fisik. Masa sudah mau semester II PAD masih di angka 26 persen,” keluh bupati.
“Saya minta progres kegiatan physik dievaluasi per-tiga hari. Tidak ada waktu lagi. Juni ini sudah akhir semester satu. Mulai hari ini, masing-masing OPD melaporkan seluruh tahapan progres per-minggu kepada bupati,” tegas bupati.
Diingatkan Bupati Benny Utama, ekonomi masyarakat Pasaman dominan bergantung pada realisasi APBD. Lambatnya pergerakan APBD, akan berdampak langsung pada rendahnya putaran ekonomi di masyarakat.
“Dari awal menjabat tahun 2021 lalu Saya sudah ingatkan, agar seluruh anggaran perencanaan ditampung dalam anggaran perubahan tahun sebelumnya. Jadi, begitu masuk awal tahun berjalan, seluruh program sudah bisa dimulai dan putaran uang di masyarakat, bisa terserap cepat dan maksimal,” ingat bupati.
Soal tertundanya proses lelang (tender), disampaikan bupati, agar panitia di Pokja dan kepala OPD bisa menghitung waktu, dengan asumsi, tender awal gagal, sehingga masih ada sisa waktu untuk pelaksanaan tender ulang.
“Dari awal saya sudah ingatkan, agar proses lelang dan tender dilaksanakan pada bulan-bulan di awal tahun, sehingga masih ada sisa waktu untuk proses lelang kedua. Nah, jika tender awal gagal, sementara sekarang sudah masuk semester dua, apakah masih cukup waktu untuk proses tender ulang, dan apakah cukup waktu bagi rekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya,” tanya bupati pula.
“Untuk saudara-saudara ingat, anda bertanggung jawab kepada bupati, dan saya bertanggungjawab kepada rakyat dan tuhan. Untuk segala kesalahan dan kelalaian, maka jabatan saudara-saudara konsekwensinya,” tekan bupati lagi.
Dikatakan, kepala OPD jangan lagi memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu. Tunaikan saja tugas dengan baik, atasi kendala yang mungkin timbul. Jangan sampai hal-hal non teknis jadi penghambat. Dan seharusnyalah, untuk hal teknis para kepala OPD yang lebih tahu dari bupati, bukan malah sebaliknya.
Tentang proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), diinstruksikan bupati untuk lebih dipercepat lagi, karena ada tenggat waktu yang harus diperhitungkan.
