PADANG – Ketua Komisi Informasi Sumatra Barat (KI Sumbar) Nofal Wiska menegaskan pentingnya peran Pejabat pengelola Informas Daerah (PPID) dalam mengantisipasi sengketa dan pidana informasi publik.
“Ketentuan pidana informasi akan digunakan publik bagi badan publik tak terbuka informasi dan dokumentasi, ketika publik melapor ke pihak berwajib, jika diproses oleh penyidik kepolisian dan memenuhi unsur pidananya maka yang menjadi tersangka adalah atasan dari PPID yakni Sekda,” ujar Nofal Wiska, Sabtu (21/5).
Sebelum sampai sejauh itu Nofal berharap PPID mampu mengantisipasi baik sengketa informasi publik maupun pidana informasi publik.
“Keterbukaan Informasi Publik adalah adalah prosedur pelayanan badan publik dalam memenuhi kebutuha hak untuk tahu publik, sesuai aturan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkas Nofal Wiska. (*)
