PADANG – Tak kunjung beroperasinya Bus Trans Padang koridor VI menjadi perhatian publik Kota Padang. Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Manufer Putra Firdaus pun bersuara lantang.
Pasalnya, terkendalanya pengoperasian Trans Padang koridor VI tentu saja merugikan warga kota untuk mendapatkan akses transportasi nyaman dan murah.
“Tentunya ini merugikan warga kota, karena mereka tak mendapatkan akses transportasi nyaman dan murah dari pemerintah,” ungkap Manufer, Senin (1/8).
Menufer melihat, persoalan tak kunjung beroperasinya Trans Padang koridor VI yang melayani rute Kampus Unand-Pasar Raya hanya terletak pada soal komunikasi.
“Saya melihatnya hanya soal komunikasi antara pihak Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Purusda PSM) dengan PT RBS selaku vendor,” katanya.
Untuk itu, kata Manufer, Komisi II DPRD Kota Padang mendorong PSM menyelesaikan masalah ini.
“Ini program unggulan Pemko yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi murah. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Disamping itu, kata Manufer, karena koridor VI belum berjalan, PT RBS merumahkan karyawan, dan otomatis karyawan dirugikan.
“Penyelesaian sebenarnya terletak di tangan PSM. Sebab, untuk pelaksanaan dilakukan PSM, bukan Dishub. Dishub hanya menyeleksi vendor,” tegasnya. (benk)
