BATUSANGKAR – Pemkab Tanah Datar menyambut baik keputusan pemerintah pusat untuk menunda penghapusan tenaga honorer yang sedianya akan mulai dilaksanakan pada November 2022.
“Alhamdulillah, pemerintah pusat menunda penghapusan tenaga honorer di November 2022 ini. Artinya, masukan-masukan disampaikan kepala daerah melalui Apkasi dijadikan bahan pertimbangan oleh kementerian dan lembaga terkait,” jelas Eka Putra di sela-sela peninjauan stand Tanah Datar di acara Sumbar Malagak, Jumat (30/0).
Menurut Eka, dengan lahirnya kebijakan baru ini bukan berarti Pemkab Tanah Datar akan berleha-leha. Namun, akan terus berjuang bagaimana seluruh tenaga honorer yang ada bisa diangkat menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Waktu rapat Apkasi dan Menpan RB dan juga plt. kepala BKN, salah permohonan kita adalah untuk menunda penghapusan honorer ini, sampai semua menjadi pegawai PPPK. Alhamdulillah, yang jelas semua pegawai honorer sekarang bisa bekerja dengan tenang,” kata Eka Putra
Sebelumnya, menyikapi instruksi dari pemerintah pusat Pemkab Tanah Datar sudah melakukan pendataan tenaga honorer yang bertugas di Pemkab Tanah Datar.
Sekadar diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan, sangat sulit menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023.
enurutnya, butuh waktu yang cukup untuk mencari solusi penyelesaian masalah tenaga honorer ini.
Untuk itu, BKN akan mengusulkan revisi atau penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khusus untuk tenggat waktu sampai 28 November 2023, menjadi 3-4 tahun ke depan. (ydi)
