PADANG – Atas komitmennya terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Pemko Padang Panjang kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai Kota Informatif.
Penghargaan ini diserahkan Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P Datuk Marajo kepada Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Senin (12/12) di Auditorium Hotel Truntum Kota Padang.
Gubernur didampingi Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyudha, Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dan Pembina Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP), H.M Nurnas.
Anugerah KIP diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan. Seperti pengisian kuesioner pada aplikasi e-Monev, visitasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama oleh KI Sumbar, dan presentasi yang dilakukan langsung oleh Wako Fadly.
Fadly menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. “Alhamdulillah, terima kasih atas penghargaan pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik,” tuturnya.
Menurut Fadly, penghargaan ini bisa menjadi motivasi dan dorongan pada lembaga atau instansi lainnya untuk mengelola informasi publik dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan indeks keterbukaan informasi yang berdampak pada optimalnya good governace.
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi mengatakan, keterbukaan informasi merupakan sesuatu yang sangat positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga publik harus menginformasikan dengan jelas yang menjadi hak agar publik mengetahuinya.
Meski ada rambu-rambu yang perlu dipatuhi, lantaran tidak semuanya harus diketahui publik. Selebihnya masalah anggaran perlu diketahui berkaitan dengan hak rakyat. Sumbar sendiri memiliki filosofi dan budaya keterbukaan informasi dengan istilah “bukak kulik tampak isi”. Sehingga salah satu nagari di Sumbar menjadi 10 terbaik keterbukaan informasi di nasional.
Sementara Arya Sandhiyudha mengapresiasi praktek keterbukaan informasi di Sumbar yang berjalan bukan hanya di level provinsi, melainkan sampai ke tingkat nagari atau desa.
Dirinya berharap Sumbar bisa menjadi role model penerapan KIP serta inspirasi bagi Indonesia. (*)
