PADANG — Permasalahan kemiskinan dan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang dibahas pada agenda Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia (Forsesdasi) yang diselenggarakan di Hotel Santika, Padang Sumatera Barat, Senin (19/12/2022).
Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kemiskinan masih menjadi problem serius yang dihadapi oleh berbagai daerah termasuk berbagai negara di belahan dunia.
“Ini merupakan tujuan utama kami untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam agenda pembangunan berkelanjutan,” kata Gubernur Sumbar.
Salah satu Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Rata-rata masyarakat dengan status itu adalah kalangan lansia atau disabilitas.
Menurutnya, sebagian besar lansia dan disabilitas bukanlah merupakan masyarakat yang produktif, sehingga perlu dicarikan solusi. Salah satu upaya yang bisa diambil untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan cara sistem subsidi.
“Dalam hal ini peran Baznas sangat dibutuhkan untuk memberikan subsidi, maka lebih pas jika kita memaksimalkan fungsi Baznas, karena warga tidak mampu tersebut termasuk kedalam kategori yang berhak untuk menerima zakat,” ujarnya.
Gubernur Sumbar minta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa memaksimalkan perannya untuk membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.
“Kita telah melakukan koordinasi dan mengsinergikan program dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan Baznas, termasuk dengan BUMD dan BUMN. Insya Allah apa kita harapkan bisa terwujud,” harapnya.
Namun, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan masih membutuhkan strategi dan pendekatan-pendekatan yang ekstrem sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan dengan optimal.
Salah satu strategi dan pendekatan yang dapat dilaksanakan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara masif pada seluruh tingkatan pemerintahan.
“Maka sebab itu kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
