PADANG – Dalam menyusun kode etik baru, Ketua DPRD Sumbar, Supardi meminta pansus (panitia khusus) yang menyusunnya untuk mengidentifikasi perkembangan kondisi ke depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang perlu diakomodir dalam kode etik tersebut.
Selain itu, Ketua DPRD Sumbar juga meminta pansus untuk menyusun rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan serta menginventarisasi semua permasalahan dalam pelaksanaan kode etik yang lama.
Diketahui, pansus yang menyusun kode etik baru DPRD Sumbar ini sudah mulai rapat pertama pada Jumat (6/1) lalu, yang ditetapkan pada rapat paripurna.
Supardi mengatakan, sesuai dengan pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 diamanatkan bahwa untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka DPRD menyusun kode etik ini.
“Kode etik tersebut memuat tentang sikap dan perilaku, tata kerja, tata hubungan, kewajiban, larangan serta sanksi terhadap anggota DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, sebelum lahirnya PP Nomor 12 Tahun 2018, DPRD Sumbar telah menetapkan kode etik yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2011.
“Berhubung kode etik DPRD Sumbar tersebut tidak sejalan lagi dengan perkembangan regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta perkembangan kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sesuai saran Kemendagri, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menggagas perubahan Kode etik,” paparnya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 3 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, dijelaskan bahwa pembahasan rancangan peraturan DPRD dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan.
Pada pembicaraan tingkat pertama, meliputi penyampaian penjelasan oleh pimpinan DPRD pada rapat paripurna. Sedangkan pada pembicaraan tingkat kedua, meliputi pembahasan oleh panitia khusus.
“Pansus beranggotakan perwakilan seluruh fraksi-fraksi yang telah diajukan pada pimpinan DPRD,” ujarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh anggota pansus melaksanakan rapat untuk memilih pimpinan pansus. (W)
