PADANG – Proses penilaian seleksi calon komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat memang sudah berjalan. Namun, belum diumumkan DPRD Sumbar, sudah beredar saja nama-nama peserta seleksi terpilih. Hal itu mengusik kalangan jurnalis sayang menjadi pengawal keterbukaan informasi publik.
Kalangan pers dari di PWI, JPS, IJTI, PJKIP dan PFI pun mengadakan hearing dengan pimpinan DPRD Sumbar yang diterima Ketua DPRD Supardi, Wakil Ketua Suwirpen dan Irsyad Syafar, Jumat (3/2-2023) di ruang sidang Khusus I.
Supardi nama-nama komisioner Komisi Informasi (KI) Sunbar 2023-2027 itu bukan DPRD Sumbar yang mengeluarkan. Ia tidak tahu darimana nama-nama itu beredar.
“Belun ada pengumunan resmi dari DPRD Sumbar, jadi anggap saja beredar itu kabar burung. DPRD bekerja sesuai dengan regulasi dan Tatib ,” ujar Supardi.
Pada saat penyampaian aspirasi secara bergantian disampaikan Isa Kurniawan, Defri Mulyadi, Saribulih, Effendi dan Adrian Tuswandi, dialog aspirasi dipimpin Supardi.
“Kami ini pekerja beralaskan profesional, sehingga itu ketika hasil objektif kami tidak akan bergejolak, namun kalau penilaian objektif apalagi didasari karena bingitisasi,” ujar Adrian Tuswandi.
Isa Kurniawan menekankan supaya komposisi KI Sumbar periode 2023-2027 proporsional antara incumbent dengan komisioner lainya.
Defri Mulyadi yang juga Ketua IJTI menekankan secara tidak tertulis dan sudah menjadi kebiasaan komposisi itu harus ada unsur pers. Saribulih minta pemilihan KI Sumbar harus transparan harus ada skornya.
Sedangkan Efendi menekan KI Sumbar mesti terus diback-up DPRD dan Pemprov Sumbar. Supardi memastikan proses akan berasaskan transparansi dan mengacu kepada regulasi. (mbeng)
