LIMAPULUH KOTA – Permasalahan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota, tepatnya di kawasan Pangkalan, cukup memprihatinkan. Menyikapi kondisi ini Ketua DPRD Sumbar, Supardi menekankan perlunya kolaborasi dari semua pihak untuk menangani masalah kurang gizi ini.
“Yang terpenting dalam penanganan stunting ini, kata kuncinya adalah kolaborasi. Harus adanya satu kesatuan para stakeholder untuk berkolaborasi dalam mewujudkan penurunan angka stunting di Kabupaten Limapuluh Kota khususnya kecamatan Pangkalan,” ujar Supardi saat menghadiri pertemuan Pilar-Pilar Sosial Angkatan ke III di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (30/5).
Supardi juga mengungkapkan, dalam pertemuan itu disebutkan Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota, bahwa kawasan itu berada diurutan ke-10 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Menurutnya, filosofi Minangkabau itu adalah Ketahanan Pangan. Orang Minangkabau kalau merantau jarang yang tidak sukses karena para orang tua terdahulu selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang masalah kemandirian.
“Jadi masalah ketahanan pangan bagi orang Minang itu adalah nomor satu. Tidak ada orang Minang itu yang kelaparan, apalagi kurang gizi,” ucap Supardi.
Terkait permasalahan kurang gizi ini, dia jug mengingatkan masyarakat agar aktif memberikan informasi kepada pemerintah dan DPRD. Hal ini agar pemerintah dan instansi terkait dapat mengetahui langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Semoga melalui pertemuan pilar-pilar sosial ini dapat menjadi solusi sekaligus langkah awal dalam menekan angka stunting di Kabupaten Limapuluh Kota,” harap Supardi.
Selain Ketua DPRD Sumbar, juga hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Provinsi Sumbar diwakili ketua Tim Pelaksana DSPKKN, M. Sampurno dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota diwakili Kabid Linjamsos serta sejumlah masyarakat Kecamatan Pangakalan. (W)
