JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 dari Framso Gerindra, Fadli Zon melihat bahwa demokrasi itu ternyata memang tidak mudah, karena harus ada komitmen untuk merawatnya.
Sebab jika tidak ada, kecenderungan untuk menjadi absolutisme itu akan selalu ada.
“Saya kira kita lihat perkembangan di banyak negara sekarang di Afrika, di negara-negara Amerika latin dan negara-negara lain, yang cenderung absolut,” sebut Fadli Zon dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘DPR RI Mengawal Demokrasi, Menuju Indonesia Maju’ di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Kendali demikian, menurut Fadli, salah satu kunci yang paling penting di dalam menahan absolutisme itu, adalah pembatasan masa jabatan presiden yang sudah disepakati di dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tetapi, godaan terhadap siatem absolut kan selalu ada, dan ternyata bukan hanya di Asia saja, melainkan banyak di negara-negara seperti Afrika.
“Saya baru kemarin ini dari Pantai Gading. Di sana juga seperti itu, yakni ada kecenderungannya yang sudah dua kali massa jabatan selalu ingin ada tiga kali,” ungkapnya seraya menambahkan, ada yang berhasil ada yang tidak, seperti Rusia, China dan beberapa mempraktekkan keberhasilannya yang terakhir.
Termasuk ketika dirinya datang waktu itu diundang ke Uzbekistan. Mirza zoef ini dua kali menjadi presiden, tapi belum masa jabatannya berakhir, kemudian dilakukan referendum untuk penambahan masa jabatan presiden.
“Dan, ternyata masyarakatnya 80 sekian persen menyetujui untuk perubahan konstitusi. Untuk tiga periode dan memang kebetulan kinerjanya sangat bagus, sangat baik dan sangat disukai oleh masyarakatnya. Akhirnya terjadi referendum itu yang mengubah konstitusi dan langsung diselenggarakan tiga bulan kemudian pemilihan umum lagi, start dari nol lagi,” bebernya.
Bahkan, lanjut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, godaan-godaan untuk menjadikan sistem di Indonesia menuju absolutisme juga ada. Menurut Fadli, hal tersebut sangat berbahaya kalau tidak dijaga bersama.
“Kalau kita lihat DPR RI itu menjadi satu pilar yang sangat penting, karena punya tugas-tugas yang sudah konvensional, yakni legislasi, pengawasan dan perwakilan. Disamping 3 itu ada juga diplomasi Parlemen dan selain itu adalah bagaimana membuat satu keseimbangan antara kontrol dari partai politik dan kontrol terhadap eksekutif,” sebut politisi Gerindra itu. (Ery)
