PULAU PUNJUNG – Bupati Sutan Riska mengatakan, sehubungan dengan zonasi penerimaan siswa dan murid baru banyak menjadi sorotan masyarakat.
” Untuk ini saya menghimbau para kepala sekolah dapat menyikapinya sesuai aturan yang berlaku. Terpenting anak-anak semua bisa sekolah, jangan gara-gara zonasi ini orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya,” ungkap bupati ketika menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Jenjang Paud, SD dan SMP di lingkungan Pemkab Dharmasraya, di Auditorium Kantor bupati setempat, Jumat (15/9).
Atas nama Pemkab Kabupaten Dharmasraya bupati mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang hadir pada kegiatan rakor jenjang PAUD, SD, SMP.
“Sesuai arahan Menteri Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi. Kondisi saat ini sudah diluncurkan 24 episode Merdeka Belajar yang membawa kita menuju pendidikan yang menuntun bakat, minat dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia sebagai anggota masyarakat,” terang bupati.
Lanjut bupati, para guru sekarang ini berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform merdeka mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum merdeka.
Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang sekarang jauh lebih terbuka.
“Khusus di Dharmasraya kondisi sarana dan pra sarana pendidikan Insya Allah jadi prioritas utama dalam pembangunan kedepan. Kita berdayakan seluruh sumber dana yang ada, baik dari DAK, DAU yang diarahkan. Maupun DAU murni untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa kita dalam rangka menyambut masa depan Indonesia Emas 2045,” terangnya.
Kata bupati lagi, saat ini masih ada sekolah yang kekurangan lokal. Walaupun di beberapa sekolah ada juga yang kelebihan. Begitu juga mobile juga sudah banyak yang memprihatinkan, ini akan menjadi prioritas pembenahan utama.
Dalam rangka menyambut digitalisasi pendidikan, akan disiapkan sarana pra sarana pendukungnya, seperti laptop, chromebook maupun pendukung lainnya juga jadi atensi pemerintah untuk segera dipenuhi agar anak-anak tidak ketinggalan dari segi melek teknologi dan siap menyongsong persaingan global yang semakin keras.
Pada tahun ini pemerintah mengadakan pakaian seragam sekolah untuk memotivasi anak-anak dalam belajar. Kalau melihat jumlah murid dan siswa cukup banyak. TK sebanyak 5.600 orang. SD sebanyak 26.846 orang dan SMP sebanyak 8.794 orang.
“Kalau keadaan keuangan kita memungkinan program ini akan terus kita lanjutkan setiap tahunnya. Insya Allah secara kuantitas akan kita tambah dengan seragam lainnya. Alhamdulillah program ini mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat,” sebut bupati.
Tambah bupati, jumlah tenaga kependidikan saat ini, guru PNS dan PPPK TK sebanyak 37 orang, SD sebanyak 1.201 orang dan SMP sebanyak 571 orang. Dharmasraya masih kekurangan guru SD sebanyak 204 orang lagi, dan SMP sebanyak 119 orang. Untuk memenuhi kekurangan guru pemerintah berusaha memenuhinya melalui jalur PPPK. Bulan lalu sudah dilantik sebanyak 612 guru. Dan Insya Allah tahun ini akan ada lagi penerimaan PPPK guru sebanyak 351 orang.
“Ini menjadi solusi bagi pemenuhan kekurangan guru, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honor kita yang alhamdulillah dengan kebijakan pengangkatan PPPK setiap tahun jumlahnya terus menurun,” katanya. (rn)
