PADANG – Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mengimbau semua pihak dan stakeholder di daerah untuk selalu memperbarui dan memperkuat komitmen mereka dalam menjalankan tugas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Betapa tidak, ini merupakan pekerjaan bersama. Makanya, kita semua harus berkontribusi aktif untuk mencapai cita-cita reformasi di negeri ini. Bangsa yang bebas dari praktik-praktik korupsi,” tegas Supardi saat sosialisasi Antikorupsi untuk DPRD, DPD, DPW partai politik di Provinsi Sumatera Barat di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (13/10).
Pada kegiatan yang dihadiri Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Amir Arif ini Supardi juga mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada KPK atas upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan di Sumbar.
Menurutnya, kehadiran KPK bisa menjadi peluang untuk memberikan pencerahan kepada semua pihak terkait dan untuk mensosialisasikan program-program dan kegiatan KPK.
Pada kesempatan tersebut Supardi juga mengingatkan tentang aspirasi masyarakat dan cita-cita reformasi pada tahun 1998 untuk mewujudkan pemerintahan tanpa korupsi. Hal ini mengarah pada pembentukan KPK sebagai lembaga baru untuk memerangi korupsi.
Politisi Gerindra ini juga mengingat kejadian masa lalu yang melibatkan kasus “korupsi berjemaah” di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Supardi mengingatkan pula akan pentingnya komunikasi yang bijak dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya. “Kesalahan, apakah disengaja atau tidak, yang menyebabkan kerugian negara atau daerah, tetap harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Supardi juga berharap bahwa kehadiran KPK pada Jumat 13 Oktober 2023 akan memberikan pencerahan tentang potensi rawan korupsi di lingkungan DPRD dan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Untuk itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Barat menyambut kedatangan KPK dengan rasa terima kasih dan apresiasi atas upaya pencegahan korupsi di daerah ini. Namun, dia juga mengingatkan akan pentingnya transparansi dalam tindakan KPK dan berharap bahwa kehadiran lembaga tersebut akan membantu mewujudkan cita-cita reformasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Sebelumnya diketahui juga, KPK menghadiri pembukaan agenda Roadshow Bus KPK Tahun 2023 di Sumbar, Kamis (12/10).
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa Roadshow Bus KPK telah berlangsung sejak 5 Oktober dan akan berakhir pada 15 Oktober 2023 mendatang.
Kegiatan ini mengusung tema ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’ dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk legislatif/anggota DPRD, ASN, pelajar, dan mahasiswa di Sumbar. (W)
