PAINAN -Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat kemitraan dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), terutama terkait perencanaan dan pemantauan pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
“Ya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus meningkatkan kemitraan dengan PPDI. Oleh karena itu, saya berharap, seluruh dinas terkait juga dapat bersinergi dengan PPDI dalam upaya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di Pesisir Selatan,” kata Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, kemarin.
Bupati Rusma Yul Anwar lebih lanjut mengatakan, sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan PPDI ini dapat membantu percepatan terwujudnya aksesibilitas bagi disable, atau warga masyarakat dengan kebutuhan khusus agar mereka juga ikut dapat merasakan pembangunan sebagaimana layaknya orang normal.
Tentunya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan punya keinginan untuk menciptakan tempat dan lingkungan kerja yang adil, aman dan nyaman, termasuk sarana dan prasarana inklusif bagi penyandang disabilitas.
Disebutkan, upaya pemenuhan dan perlindungan disabilitas ini adalah dengan menginisiasi pembentukan produk hukum daerah terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
Sementara itu Ketua PPDI Kabupaten Pesisir Selatan, Suherman menjelaskan, Disabled People Organisation (DPO) merupakan Organisasi Penyandang Disabilitas, atau sekarang lebih dikenal dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, atau PPDI.
Sedangkan Riset Aksi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas merupakan salah satu kegiatan PPDI Kabupaten Pesisir Selatan pada momentum Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2023 lalu.
Dikatakan, Riset Aksi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dan program lainya didukung oleh lembaga funding internasional melalui model GESIT (Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure) Program KIAT (Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur).
KIAT juga telah mendukung kemitraan antara instansi Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Organisasi Penyandang Cacat (DPO) yang terpilih melalui kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pemantauan terkait infrastruktur. Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memperkuat kemitraan dengan PPDI,” tutupnya. (son)
