Padang-Ninik Mamak dan Bundo Kanduang menilai pemerintah dah aparat setempat lamban dalam menangani penyakit Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Sumbar.
Diperparah penyakit ini sudah merebak hampir di seluruh sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga aparat seperti TNI dan Polri.
Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Amril Amir menilai pemerintah dan aparat terkesan lamban dalam menangani penyakit Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
LKAAM sendiri sudah sering berkoar-koar dan juga telah pernah mengadukan persoalan ini ke Polda Sumbar terkait perilaku menyimpang.
“Kami menilai pemerintah daerah lamban. Kita dari niniak mamak hanya bisa bersuara, kekuasaan itu dalam membuat aturan itu ada di tangan pemerintah,” kata Amril.
Amril mengatakan, saat ini perilaku LGBT ini sudah menyebar hampir seluruh sektor, baik itu di lingkungan pemerintah, pendidikan, hingga aparat, TNI dan Polri. LGBT ini sejalan dengan narkoba, harusnya stakeholder terkait bisa memutus mata rantainya.
“Makanya harus ada aturan yang mengikat untuk memutus mata rantai, setidaknya memperkecil penyebarannya. Janganlah para pimpinan ini tutup mata, sebab perilaku ini sudah merebak kemana mana,” ujar Amril.
Dirinya akan menyampaikan ke polri melalui ke Kapolda Sumbar sebagai kemitraan terkait kasus ini. “Jika memang ada personel yang terlibat, jangan ditutupi dan harus ditindak tegas. Tapi yang kita takutkan, aparat yang ikut serta atau membackup perilaku menyimpang ini, ini yang kita khawatirkan. Kita sebagai ninik mamak hanya bisa berkoar koar saja,” katanya.
Dia menegaskan di setiap pertemuan apa saja, tokoh adat selalu menyampaikan kepada perangkat nagari di daerah terkait bahaya LGBT dan narkoba. Anehnya lagi, setiap pihaknya melaporkan adanya gejala LGBT yang dicurigai itu ke polisi, namun tidak ditanggapi.
“Polisi berdalih alasan yang kita laporkan itu tidak masuk ke delik aduan. Yang kita laporkan seperti adanya laki laki jalan sama laki laki dan perempuan sama perempuan. Polisi menanggapi itu hal yang biasa, padahal kita sudah melihat dan menilai adanya indikasi perilaku menyimpang,” kata dia.
Hal senada juga dikatakan Ketua Bundo Kanduang, Puti Reno Raudha Thaib. Dirinya meminta para pemangku kebijakan untuk serius memutus mata ranta LGBT di Ranah Minang.
“Perilaku ini memalukan. Harus ditanggulangi,” kata Puti Reno Raudha Thaib, Rabu (7/2).
