” Saya juga perlu mengingatkan bahwa kita sudah berada di triwulan I tahun anggaran 2024, untuk itu diminta kepafa seluruh OPD untuk segera mempersiapkan pelaporan serta program penyusunan yang direncanakan antara lain, LKPJ, LPPD, laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), LAKIP dan laporan keuangan. Seluruh perangkat daerah segera untuk mempersiapkan laporan dimaksud dengan maksimal. Sehingga kita dapat tepat waktu dalam penyampaian dan memperoleh nilai yang baik dari tahun sebelumnya,” ucap Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam beberapa kali kesempatan.
Bupati bersyukur, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dharmasraya tahun 2022 yang dilaporkan melalui LPPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022, evaluasi tahun 2023 telah mendapat peringkat 9 nasional. Semoga apa yang telah diraih bisa dipertahankan dan capaian kinerja lebih baik lagi kedepannya.
Lanjut bupati, saat ini sudah berada di awal bulan Februari 2024. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 sudah disahkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu semua pengguna anggaran agar dapat memanfaatkan dan mengoptimalkn penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024, ehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
” Khusus perangkat daerah pelaksana SP V, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3APPKB, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Sat Pol PP dan Damkar serta BPBD agar segera menerapkan SPM secara efektif pada tahun 2024 dengan target capaian 100 persen. Dan secara teknis diharapkan kepada OPD pelaksana SPM agar melaksanakan perhitungan jumlah sasaran penerima layanan serta pembiayaan dengan penuh kehati-hatian. Serta melaporkan SPM tepat waktu, dan segera menyiapkan rencana aksi daerah terkait penerapan SPM di Dharmasraya,” tegas bupati.
Katanya, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kualitas pelayanan, diperlukan terobosan-terobosan baru yang dikembangkan melalui inovasi. Karena hal ini menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia.
Selain itu, penghargaan penilaian inovasi oleh Kementerian Dalam Negeri yakni Innovative Government Award (IGA) bertujuan untuk menumbuhkan budaya kerja yang professional. Kalangan aparatur sipil Negara, sehingga tugas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat bisa lebih optimal. Penghargaan tersebut sangat mempengaruhi besaran DID. Semakin banyak inovasi yang mendapat juara akan semakin besar DIS yang akan diterima. (roni)
