PAINAN-Dalam rangka membahas sinkronisasi Rancangan Kerja (Renja) tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan kegiatan Forum Perangkat Daerah. Hal ini merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam perencanaan program/ kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi saat membuka kegiatan dimaksud di Kantor Dinas Kominfo setempat, Rabu (21/2).
“Forum ini merupakan wadah bertemunya pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan,” kata Wendi.
Lebih jauh ia mengatakan, Forum Perangkat Daerah ini menampung masukan dan saran dari perangkat daerah yang memiliki “cross cutting” dengan porgram dan kegiatan Diskominfo.
Pada kesempatan itu, masing-masing bidang yang ada di instansi ini menyampaikan paparan rencana kerja kegiatannya yang dimoderatori Sekretaris Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Hasrul Sani.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Syafrudin mengatakan, program/ kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE menjadi salah satu prioritas yang dilakukan Diskominfo.
Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” katanya.
Lebih lanjut Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Irwan Fahlifi menekankan pentingnya pemenuhan data bagi kebutuhan masyarakat yang bersumber dari data sektoral dan data perangkat daerah sebagai bagian dari perencanaan.
“Untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Diskominfo menjadi wali data statistik sektoral yang tugasnya untuk mengumpulkan dan mengolah data yang dihasilkan oleh produsen data, yang kemudian menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah dan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Wildan dalam paparannya mengatakan pihaknya berperan sebagai supporting system di bidang publikasi dan pengelolaan informasi serta media relasi bagi perangkat daerah yang membutuhkan dukungan publikasi program/kegiatannya.
“Selain mengemas dan mengelola informasi, SKPD harus mampu bersinergi dengan Lembaga pers dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat, karena persepsi publik tentang pemerintahan ditentukan oleh informasi dari media,” jelasnya.
Pada Forum Perangkat Daerah ini juga dilakukan diskusi dengan para peserta untuk menciptakan sinergi/kolaborasi program antar perangkat daerah agar dapat menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah supaya pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dapat dicapai secara optimal.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (on line & off line) yang dihadiri perwakilan dari SKPD terkait seperti, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga, Badan Pusat Statistik dan lainnya. (son)
