Jakarta – Kendatipun pemerintah dibawah ke pemimpinan Presiden Joko Widodo, telah mengangkat 570 ribu guru honorer menjadi ASN/PPPK, namun Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Pusat Prof. Dr. Unifah Rosyidi tetap berharap persoalan-persoalan guru honorer dapat diselesaikan secara komprehensif. Sudah saatnya para guru tidak dililit berbagai persoalan administrasi dengan beragam aplikasi yang menghabiskan waktu.
Demikian disampaikan Ketua PB PGRI Pusat kepada Presiden Jokowidodo dihadapan 4000 an pengurus PGRI se Indonesia saat pembukaan Kongres XXIII PGRI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu lalu. ” Dalam Kongres yang bertemakan PGRI Menuju Indonesia Emas, segala persoalan yang dihadapi guru terurama guru honorer dapat diselesaikan dengan bijak,” kata Unifah.
Kandidat Ketua ini juga meringkas aspirasi guru dari pelosok tanah air. Pertama, tujangan profesi guru agar terus dipertahankan. Kedua, proses sertifikasi guru dimintanya untuk dijamin agar tidak berbelit-belit dan sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Dari Lembaga Pengembangan Profesi Kependidikan (LPPK), mereka berharap ada pembukaan khusus guru. Ada CPNS murni para guru sehingga anak-anak potensial khususnya lulusan LPPK berprofesi sebagai guru. Guru swasta yang lulus PPPK diharapkan kembali mengajar di sekolah swasta.
Presiden Jokowi, mengawali sambutannya, mengatakan karena guru yang mengundang ia tidak bisa menolak. Diakui bahwa jasa guru sungguh sangat besar untuk negara ini. Jokowi juga menaruh perhatian dan khawatir terhadap kasus perundungan atau bullying yang belakangan terjadi. Sebagai Kepala Negara ia menegaskan bahwa sekolah harus menjadi “ safe house ” atau rumah aman bagi siswa untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut atau tertekan.
” Sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah,” tegas Presiden Jokowi
Presiden khawatir terhadap beberapa kasus perundungan yang terjadi hingga mengakibatkan korban jiwa. Ia berharap hal ini tidak terjadi lagi. Kekhawatiran Presiden itu beralasan sebab kasus kekerasan seksual di sekolah yang melibatkan anak semakin meningkat. Per Agustus 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 723 kasus kekerasan yang berhubungan dengan satuan pendidikan. (si)
