PADANG-Dalam rapat kerja Komisi VI dan Kementerian Koperasi dan UKM, Hj. Nevi Zuairina, meminta Pemerintah mengupas berbagai strategi dan capaian terkini dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin kunci dan arahan strategis untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional.
Pertama, tentang akses kredit UMKM, Hj. Nevi Zuairina menyoroti proporsi UMKM yang mengakses kredit dari lembaga keuangan formal.
“Pada 2023, angka ini mencapai 30,62%, dan di tahun 2024 ditargetkan naik menjadi 30,8%. Meski target ini tampak realistis, kami percaya masih ada ruang untuk peningkatan,” ujar Politisi PKS ini.
Diskusi menyinggung kendala yang dihadapi UMKM, seperti kurangnya informasi dan preferensi terhadap opsi pembiayaan non-formal.
Nevi Zuairina menegaskan perlunya KemenkopUKM mengintensifkan sosialisasi dan memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM.
Dalam konteks digitalisasi, nilai transaksi e-commerce di tahun 2023 yang mencapai Rp 453,75 triliun menunjukkan potensi besar UMKM dalam ekonomi digital.
“Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61% harus kita dukung dengan digitalisasi UMKM,” kata Anggota Badan
Anggaran ini.
Dia menekankan pentingnya KemenkopUKM dalam menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi UMKM untuk bersaing di pasar digital.
Terkait dengan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tercatat penyaluran mencapai Rp250,3 Triliun hingga Desember 2023.
Namun, Nevi Zuairina mengkritisi persyaratan yang kerap menjadi hambatan, khususnya untuk pinjaman di bawah Rp100 juta yang seharusnya tidak memerlukan agunan tambahan.
“Kami mendesak KemenkopUKM dan Bank Himbara untuk menyederhanakan persyaratan ini,” imbuhnya.
