PAINAN -Bupati Rusma Yul Anwar membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan bertempat di aula Kantor Bapedalitbang setempat, Kamis (4/4).
Musrenbang itu dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah, Mawardi Roska, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, walinagari, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan undangan lainnya.
Bupati Rusma Yul Anwar dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang yang digelar ini adalah Musrenbang yang memiliki arti sangat penting dalam perjalanan masa depan Pesisir Selatan. Pada momen ini akan mendiskusikan seperti apa kerangka umum pembangunan Pesisir Selatan menuju tahun 2045.
Pada saat bersamaan juga dibahas perencanaan daerah tahun 2025 yang merupakan perencanaan tahun terakhir kepemimpinan Bupati Pesisir Selatan periode ini.
“Musrenbang kali ini menjadi sangat krusial, karena selain menentukkan orienstasi perencanaan jangka panjang Pesisir Selatan 2045, juga akan menentukan titik akhir yang hendak dicapai sebagai penutup era RPJMD saat ini. Saya mengimbau marilah kita memanfaatkan momentum ini dengan menjadikan kita menjadi bagian dari penentu masa depan Pesisir Selatan,” katanya.
Dikatakan, dalam beberapa tahun terakhir, sesuai publikasi capaian pembangunan yang dirilis oleh BPS maupun sumber data lainnya memperlihatkan bahwa secara umum capaian makro pembangunan Pesisir Selatan berada pada tren yang positif meskipun posisi belum yang terdepan di Sumatera Barat.
Bahkan, beberapa indikator makro seperti angka pengangguran pencapainnya telah melampaui target akhir RPJMD saat ini yaitu sebesar 4,71 persen. Ini adalah angka pengangguran yang termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat.
Pada rilis data terakhir tahun 2023, tren capaian pembangunan negatif terjadi pada angka kemiskinan publikasi terkini BPS memperlihatkan terjadi kenaikan angka kemiskinan di Pesisir Selatan dari 7,11 persen pada tahun 2022 menjadi 7,34 persen tahun 2023.
Kondisi tersebut sering menjadi sorotan berbagai pihak dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Bila ditelaah lebih jauh, kenaikan angka kemiskinan itu terjadi bukan karena pertumbuhan tidak meningkat, namun keadaan ini terjadi karena naiknya garis atau ambang batas standar kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dari kisaran Rp 526 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp 554 ribu pada tahun 2023 atau naik sebesar 4,9 persen.
“Kondisi inilah yang mengakibatkan masyarakat Pesisir Selatan yang sebelumnya terpetakan tidak miskin terseret menjadi miskin bila diukur menurut ambang batas kemiskinan itu. Faktor lain yang juga mempengaruhi kondisi tersebut adalah mayoritas lapangan pekerjaan utama masyarakat miskin dana rentan miskin berada pada sektor pertanian. Sektor ini adalah sektor rentan karena produktivitasnya dipengaruhi oleh banyak hal antar cuaca, ketersediaan benih, pupuk, pestisida dan lainnya,” ungkap bupati.
Dikatakan, meskipun dirasakan imbas dari naiknya garis kemiskinan ini, pemkab dinilai cukup berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 0,47 persen atau 2.170 jiwa pada tahun 2022 menjadi 0,17 persen atau 800 jiwa pada tahun 2023.
“Hal ini mampu kita capai karena dalam dua tahun terakhir Pesisir Selatan cukup fokus melakukan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui program perlindungan sosial yang langsung menyasar individu masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan serta meminimalisir wilayah kantong kemiskinan. Dengan tekan kuat, tahun 2024 ini kita mentargetkan kemiskinan ekstrim menjadi nol persen dan angka kemiskinan turun menjadi 6,65 persen,” kata bupati. (son)
