PAINAN -Beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan seorang ibu tidak bisa membawa bayinya pulang, lantaran tak bisa menebus tagihan rumah sakit.
Orang tua bayi tidak sanggup untuk melunasi, karena tak punya uang, pun tak memiliki jaminan kesehatan, maka, statusnya sebagai pasien umum tentu dengan pembiayaan yang mahal.
Menurut Bupati Rusma Yul Anwar saat dikonfirmasi, Sabtu (11/5) di Painan mengatakan, terkait masyarakat yang tak memiliki jaminan kesehatan, justru menyayangkan hal itu terjadi.
Menurut Bupati Rusma, Pemda Pesisir Selatan justru sangat peduli terhadap sektor kesehatan, dan mestinya kasus-kasus seperti diatas tidak lagi terjadi.
“Bahkan setiap tahun alokasi anggaran dan kepesertaan BPJS kita terus meningkat” jelasnya.
Sebutnya lagi target kepesertaan tahun 2024 menjadi 98 %.
“Tentu kita tak menyalahkan masyarakat, mengapa tak mengurus BPJS, tetapi kita mendorong pemerintahan secara berjenjang terutama warganya yang tidak mampu agar mengurus BPJS, gratis” tukuknya.
Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Intan Novia Fatma Nanda, juga mendorong agar program jaminan kesehatan di Pesisir Selatan terus meningkat.
“Ada peningkatan kepesertaan dan anggaran yang digelontorkan untuk program jaminan kesehatan ini” sebut Intan, saat mendampingi tim penelitian Unand, Jumat, 10/5.
Urainya, tahun 2021 dengan anggaran Rp10,8 miliar hanya mampu menjangkau 75,5% penduduk. Grafik terus menanjak, 2022, mampu menjangkau 78,22 % dengan anggaran Rp11,8 miliar, lalu pada tahun 2023 anggaran meningkat lebih dari 100% menjadi sebesar Rp25,5 miliar dan mampu menjangkau 86,16 % penduduk.
“Pada tahun 2024 Pemda mengalokasikan anggaran Rp35 miliar dan diharapkan dapat menjangkau 86,39% penduduk” sebutnya.
Menurut Intan, jumlah kepesertaaan tersebut adalah gabungan JKN PBPU dan BP Pemda Pessel.
