Dharmasraya – Tim Protokoler DPRD Dharmasraya terkesan kurang profesional dalam persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD setempat periode 2024- 2029, Rabu (14/8/2024).
Dalam momentum bersejarah tersebut seluruh insan pers yang bertugas di Dharmasraya di undang untuk menghadiri acara plus meliput kegiatan yang dimaksud. Begitu juga dengan Plt Ketua PWI Dharmasraya, Yahya.
Namun sangat disayangkan, Plt Ketua PWI Dharmasraya, Yahya yang mendapatkan undangan khusus untuk menghadiri acara yang paling bersejarah dalam lima tahun sekali itu tidak mendapatkan tempat duduk selayaknya undangan lainnya. Begitu juga dengan awak media tidak disediakan tempat untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Bahkan ketika acara tersebut dimulai, sejumlah awak media disuruh oleh petugas Satpol PP bergeser meninggalkan spot foto atas perintah tim protokoler DPRD.
“Sungguh sangat disayangkan protokoler DPRD tidak matang untuk mempersiapkan acara pelantikan anggota DPRD Dharmasraya lantaran tidak ada ruang untuk wartawan lokal untuk meliput. Padahal suksesnya acara ini, salah satunya berkat publikasi dari para awak media,” ungkap Plt Ketua PWI Kabupaten Dharmasraya,” yahya di sela- sela kegiatan tersebut.
Katanya, lebih disayangkan lagi, Satpol PP mengusir para awak media lokal dengan cara yang tidak sopan. Hal ini membuktikan bahwa kebobrokan Protokoler yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Saya punya undangan khusus. Diundang langsung oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya. Tapi sayang sekali, kursi untuk Ketua PWI saja tidak ada. Makannya saya berdiri bersama-sama dengan kawan-kawan lainnya, tapi sayang sekali semua wartawan lokal diusir dengan cara yang tidak mengenakan,” tegas Yahya.
Ia berharap kedepannya, saat acara acara besar seperti itu semuanya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada lagi yang dikecewakan. Terutama para jurnalis yang memang bertugas untuk meliput kegiatan besar tersebut.
“Para awak media harusnya dihargai dan diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik. Tanpa adanya media, masyarakat tidak akan pernah tau dan mendapatkan informasi penting. Seperti momen yang penting saat ini. Harusnya berikan kebebasan untuk kami berkarya sesuai UU Jurnalistik,” tegasnya lagi.
Sementara itu, menurut Korda Koran Harian Singgalang sekaligus salah satu pengurus PWI periode 2019-2023, Roni Aprianto, mengatakan, seharusnya DPRD mempersiapkan acara perhelatan besar ini dengan sangat matang berupa kursi tamu undangan, area jurnalistik sesuai dengan SOP Protokoler agar Rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib. Sehingga tidak terjadi insiden miss komunikasi antara Satpol PP dengan insan pers.
Tak kalah pentingnya lagi, PWI sebagai wadah resmi dan diundang khusus oleh DPRD dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD. Seharusnya mendapatkan tempat duduk.
“Kami menyesalkan kejadian ini. Plt Ketua PWI yang diundang secara khusus, seharusnya mendapat perlakukan sama dengan forkopimda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan undangan VIP lainnya, yakni disediakan tempat duduk khusus untuk Ketua PWI,” tegas Roni Aprianto.
Menurutnya, belajar masa lalu, pada Sidang Paripurna atau acara resmi lainnya berupa HUT Kabupaten Dharmasraya. PWI diundang dan mendapatkan kursi khusus. Sejajar dengan Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat.
