BATUSANFKAR – Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menegaskan komitmen untuk mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bebas dari mahar politik dan politik uang. Koalisi tersebut juga berkomitmen untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya tahapan demi tahapan pemilihan hingga masa kampanye dan pemungutan suara.
Ketegasan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Kamis (12/9/2024).
“Selain penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama serta deklarasi Kampus Pengawasan Pemilihan, dalam kesempatan itu juga ada pertemuan dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang berasal dari berbagai elemen,” kata Ketua Bawaslu Sumatera Barat Alni.
Dia menerangkan, dukungan dari Koalisi Masyarakat Sipil tersebut akan menjadi penambah energi dalam melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024. Dalam melakukan pengawasan secara bersama-sama dan berbagi informasi jika terjadi tindakan yang berpotensi sebagai pelanggaran pemilihan.
“Koalisi Masyarakat Sipil ini menyatakan tekad untuk mengawal jalannya pemilihan, mengawasi dan mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, tentu Bawaslu akan sangat terbantu dengan tekad tersebut,” katanya.
Dia mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika terjadi Tindakan pelanggaran di setiap tahap pemilihan. Masyarakat bisa mencegah terjadinya Tindakan pelanggaran namun jika masih tetap dilakukan jangan takut untuk melaporkan,” tegasnya.
Alni menambahkan, Bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu dengan bidang tugas pengawasan tidak akan takut untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Untuk itu, dukungan dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat Bawaslu dalam memproses baik laporan maupun temuan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2024. (r)
