PADANG— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy telah memberikan perhatian penuh terhadap penanganan masalah sosial.
Salah satu kegiatan rutin yang terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya di bidang itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar ribuan penghuni panti asuhan dan panti sosial, baik di delapan panti milik pemerintah, mau pun di 109 panti milik swasta.
Mahyeldi menyebut seluruhnya mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional secara rutin dari Pemprov Sumbar.
Adapun spesifikasi panti yang memperoleh alokasi anggaran itu antara lain, panti asuhan bagi anak-anak keluarga miskin atau yatim piatu, panti sosial anak terlantar dan putus sekolah, panti bagi anak disabilitas, panti bagi penduduk lanjut usia (lansia), hingga panti sosial bagi wanita tuna sosial.
“Total ada 117 panti yang dibantu Pemprov Sumbar setiap tahunnya, untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan makan. Itu terdiri dari 8 panti milik pemerintah dan sisanya panti swasta. Pada tahun 2024 kita alokasikan anggaran Rp42 miliar, dan di tahun 2025 kita siapkan lagi Rp49 miliar,” sebut Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/9/2024).
Mahyeldi mengatakan, dengan dukungan anggaran dan perhatian yang diberikan tersebut, diharapkan keberadaan panti di Sumbar terus maju dan berkembang dalam memberikan pembinaan, pelatihan, dan keterampilan bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bermukim di panti. Panti asuhan dalam hal ini berfungsi sebagai pengganti orang tua bagi mereka dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial.
“Panti sosial terus memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak terlantar, fakir miskin, dan anak jalanan, serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Dinsos Sumbar), Syaifullah mengatakan, dengan alokasi anggaran tersebut, akan memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap penghuni panti swasta selama 10 bulan, sementara untuk dua bulan lainnya diharapkan dapat dibantu para donatur. Tentu saja, bantuan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan tugas para pengelola panti swasta.
Sementara itu di panti sosial milik pemerintah, sambung Syaifullah, program rehabilitasi sosial terus berlangsung di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang, UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Padang Pariaman, dan UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Arosuka Kabupaten Solok.
“Di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, ada 100 orang anak putus sekolah atau anak terlantar yang diberikan keterampilan di bidang elektronik, listrik, otomotif, dan las selama 6 bulan. Selain keterampilan dan peralatan penunjang untuk berkarier, mereka juga mendapatkan sertifikat. Dalam setahun, sekitar 200 remaja putra mendapatkan pembinaan di PSAABR Budi Utama. Saat ini telah banyak lulusannya yang sukses bekerja, termasuk juga membuka usaha sendiri,” terangnya.
Ia menyampaikan, di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang yang diperuntukkan bagi 100 remaja putri, pelatihan yang diberikan selama enam bulan berupa keterampilan menjahit, menyulam, dan memasak.
