Pariaman – Juru bicara Fraksi- fraksi di DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangan terhadap RAPBD- P 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD di ruang rapat utama, Jumat (27/9)
Rapat paripurna ini, dipimpin langsung Ketua DPRD, Muhajir Muslim, Wakil Ketua DPRD, Riza Saputra, Anggota DPRD Kota Pariaman, perwakilan forkopimda, sekda, asisten, staf ahli, kepala OPD, kabag dan camat se-Kota Pariaman.
Menurut pandangan umum fraksi Demokrat, Harmen Aguslianto mengatakan pada Nota Keuangan Walikota yang disampaikan, bahwa mengalami defisit. Fraksi berharap agar defisit tersebut benar-benar dapat ditutupi dengan pembiayaan netto yang telah disampaikan oleh sodara PJ Wali kota pada nota Keuangan pada rapat paripurna sebelumnya.
“Kami fraksi Demokrat juga menyarankan untuk mengelola rancangan Perubahan APBD sesuai metode yang lazim dipergunakan dalam membuat sebuah perencanaan perubahan anggaran. Dalam perencanaan dan penganggaran harus program- program yang bermafaat dan membantu kebutuhan masyarakat serta bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan”, ujarnya.
Selanjutnya pandangan umum fraksi yang disampaikan Life Iswar dari fraksi Golkar menuturkan berkaitan dengan pendapatan daerah, apakah semua anggaran perubahan yang diajukan, sudah dapat mengakomudir kegiatan-kegiatan yang sifatnya memenuhi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap setelah APBD Perubahan 2024 Pemko Pariaman dapat melaksanakan kegiatan sesegera mungkin, dengan tidak mengulur-ulur waktu yang berakibat tidak terlaksananya program-program pembanguan di Kota Pariaman”, terangnya.
Fraksi Bintang Indonesia Raya, Fadhly juga mengungkapkan pada perkiraan retribusi daerah yang berkurang sebesar Rp 1.134.461.065 menjadi gambaran kurangnya, kerja keras atau ketegasan OPD yang bersangkutan Oleh karena itu fraksi berharap eksekutif dan OPD terkait dapat melakukan evaluasi atau inovasi untuk meningkatkan retribusi .
Sementara itu, dari fraksi PPP yang disampaikan Ikhwan Idham memandang adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar. Hal itu akan berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
“Fraksi PPP juga mengingatkan waktu yang tersedia untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang di usulkan pada perubahan anggaran waktunya relative sempit sebaiknya belanja yang dilakukan bersifat wajib dan urgent”, jelasnya.
Faksi Keadilan Sejahtera Nasional, Aris Munandar mengapresiasi kinerja Pemko Pariaman atas prestasi tercapainya kenaikan pendapatan daerah di APBD Perubahan tahun ini, dari 656,8 milyar menjadi 669,1 milyar, atau sekitar 12,2 milyar.
Ia juga menambahkan terkait dengan kejelasan nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemko Pariaman, Fraksi Keadilan Sejahtera Nasional berharap walikota harus segera mengambil tindakan dan memberikan kejelasan terhadap para PPPK yang hingga saat ini belum jelas akan nasib mereka.
Selanjutnya, Farksi PAN yang disampaikan Indra Jaya juga memberikan saran yang sama dengan fraksi lainnya agar melaksnakan APBD- P ini sesegera mungkin dan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. (agus)
