Oleh Fadhila Qisthi
Mahasiswi Ilmu Politik Unand
Momentum pemilihan kepala daerah tak terasa tinggal menghitung hari lagi, tentunya menjelang pelaksanaan pesta demokrasi lokal ini menyoroti berbagai Indeks penilaian terhadap peningkatan mutu dari kualitas pelaksanaan pilkada itu sendiri
Berbagai fenomena yang telah terjadi mengiringi perjalanan menjelang pelaksanaan pilkada tahun ini tak terkecuali adanya fenomena kotak kosong yang makin meningkat, ditandai dengan terdapat 43 daerah dengan calon tunggal. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemajuan demokrasi di Indonesia kian mundur. oleh karena nya dibutuhkan partisipasi politik yang kuat antara pemerintah dan masyarakat
Untuk meningkatkan dan memajukan pola partisipasi politik dari masyarakat dan pemerintahan itu sendiri, dibutuhkan sosialisasi politik sebagai pola maupun cara yang mewadahi tentang bagaimana proses penanaman nilai dan orientasi dalam berpolitik baik itu menyangkut tentang pendidikan, budaya dan komunikasi dari politik sendiri
Sosialisasi politik memiliki fungsi dan urgensi yang sangat penting bagi peningkatan partisipasi politik terlebih di tahun-tahun pesta demokrasi saat ini. dimana pada proses sosialisasi dan penanaman nilai politik oleh pemerintah kepada masyarakat maupun partai politik kepada kader-kadernya dan juga menyangkut masyarakat ini banyak aspek yang melingkupi mulai dari adanya peran pendidikan politik sebagai metode pengajaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma serta simbol-simbol politik yang didalamnya melibatkan media dari sekolah bagi para civitas akademika, oleh pemerintah dan juga menyangkut partai politik
Peran penting dari pendidikan politik ini sebagai dasar untuk mendorong paradigma ataupun cara pandang masyarakat tentang bagaimana seharusnya cara sehat dalam berpolitik baik itu melingkupi proses pemilihan aparatur negara, berjalannya demokrasi sebagaimana mestinya. jika sistem dari pendidikan politik di masyarakat sendiri sudah berlangsung dengan baik maka Indeks penilaian terhadap partisipasi masyarakat dalam politik juga akan berpengaruh ke arah yang lebih baik karena adanya nya korelasi Positif antara keduanya.
Jika ditinjau lebih dalam ternyata pendidikan politik saja tidak cukup untuk meningkatkan pola partisipasi aktif masyarakat dalam politik, tetapi pada kenyataannya saat sekarang ini masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial juga turut mempengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat dalam berpolitik.
Masyarakat kecil yang berada pada kalangan menengah kebawah biasanya cenderung memiliki tingkat intensitas partisipasi politik yang lebih pasif, karena adanya pola pikir bahwa bagaimana mereka bisa terlibat dalam Demokrasi sedangkan kebutuhan mereka saja dalam kehidupan sehari-hari tidak mampu terpenuhi, Nah pola pikir seperti ini yang mendorong masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah untuk abai dalam proses demokrasi. Tak hanya itu saja perspektif lain juga muncul dari adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah oleh masyarakat karena dari masa ke masa dan dari berbagai kebijakan dan perubahan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada kenyataannya tidak mendorong terjadinya kenaikan stratifikasi dan kesejahteraan sosial di masyarakat yang bersangkutan. nah dari berbagai perspektif tersebut lah yang mendorong munculnya budaya politik parokial oleh masyarakat yang kurang dari segi finansial dan juga kurang dari segi pendidikan karena adanya kesenjangan dan ketimpangan nilai yang sangat besar kenyataannya di lapangan sehingga membuat masyarakat menarik diri dari kawasan politik.
Yang lebih memprihatinkan lagi dari adanya kondisi kesenjangan finansial yang ada pada masyarakat kalangan bawah tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum calon legislator yang memakai sistem money politik dalam mencari suara dalam kontestasi. oknum-oknum tersebut menjadikan masyarakat miskin kalangan bawah sebagai target utama dalam menjalankan money politik, karena mereka tahu bahwa masyarakat dengan kendala ekonomi dan juga didukung dengan kurang nya intelektual akan mudah tergiur dengan cara instan untuk mendapatkan uang yang bahkan kalau dipikir secara jernih tidak worth it dalam menunjang proses demokrasi di Indonesia.
Uang yang mereka tawarkan pun bahkan hanya mampu untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam intensitas waktu sesaat, yang artinya tidak ada manfaat ataupun kegunaan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara general yang ada hanya makin memperburuk pola pikir masyarakat yang bersangkutan serta tambah menggerus nilai murni dari demokrasi sendiri.
Hal ini jika dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan dampak yang sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat dan juga kondisi politik dan pemerintahan karena ini menyangkut segala aspek penting dalam menunjang integritas nilai keabsahan negara.
Oleh karena itu pemerintahan sendiri harus lebih memperhatikan terkait pemberdayaan dan peningkatan segi kesejahteraan maupun finansial dalam masyarakat karena tidak dapat dielakkan kondisi ekonomi juga turut menentukan arah masa depan bangsa dalam memilih tokoh pemimpin publik masa mendatang. jika pola pendidikan politik dan kesejahteraan ekonomi sudah dirasakan oleh masyarakat secara meluas maka tingkat partisipasi politik oleh masyarakat akan berjalan secara dinamis ke arah yang lebih positif karena adanya rasa ingin turut berpartisipasi oleh masyarakat untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih maju sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pun juga ikut bergerak maju.
Adanya korelasinya yang baik dan balance antara pendidikan politik serta didukung intensitas kesejahteraan ekonomi yang baik akan menciptakan pola partisipasi politik yang baik dalam masyarakat sehingga menuntut terjadinya Budaya Politik partisipan dimana masyarakat memiliki peran aktif dalam berpartisipasi untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dengan cara turut memberikan sumbangsih masukan dan kritikan terhadap kebijakan yang kurang sesuai dengan arah kebutuhan masa depan masyarakat dan negara. (***)
