Solok – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengunjungi SMAN 2 Sumbar, Jumat (18/10). Ia mendukung pengembangan boarding school tersebut menghasilkan generasi berkualitas.
Muhidi mengungkapkan, kunjungan kerja (kunker) ke SMAN 2 Sumbar merupakan kunjungan awal masa kerja periode 2024-2029 yang bertujuan mengetahui kondisi dunia pendidikan Sumbar, terutama sekolah berkonsep boarding school. Diantaranya untuk mengetahui apa saja kekurangan yang perlu dipenuhi dan persoalan apa yang harus diselesaikan.
Muhidi mengatakan pendidikan merupakan sektor prioritas yang harus menjadi perhatian semua pihak. Diantaranya salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan seperti tawuran.
Ia mengatakan dengan memberikan ruang pendidikan yang layak maka akan tumbuh potensi positif dalam diri generasi muda.
“Kemajuan dunia pendidikan Sumbar adalah target utama untuk pembangunan daerah yang lebih baik,” katanya.
Dikatakan Muhidi, secara keseluruhan SMAN 2 Sumbar telah memiliki fasilitas lengkap mulai dari ruang belajar yang representatif hingga fasilitas lainnya. Hanya saja untuk pengembangan sekolah, SMAN 2 Sumbar masih terkendala sertifikat lahan.
Menurutnya, dengan adanya persoalan sertifikat lahan di SMAN 2 Sumbar, alokasi anggaran APBN untuk pembangunan dan pengembangan sekolah menjadi terhambat. Ia mengatakan ke depan DPRD akan coba mencarikan solusinya.
“Sekolah ini memiliki lahan seluas 11,5 hektare. Namun persoalan sertifikat menjadi kendala untuk pengembangan. Kita harapkan ini bisa diselesaikan secepatnya,” katanya.
Muhidi menyebutkan ketika persoalan sertifikat lahan selesai dan anggaran APBN bisa digunakan, maka DPRD Sumbar pun akan siap untuk mengalokasikan anggaran APBD sebagai pendukungnya.
“Dengan kerja sama DPRD dan pemerintah daerah diharapkan pendidikan Sumbar akan semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” paparnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius ikut serta dalam kunjungan itu yang mengatakan, sinergitas pemerintah daerah dan dprd Sumbar untuk dunia pendidikan telah berjalan baik. DPRD Sumbar telah mengalokasikan dana pokok pikiran (pokir) untuk pengembangan sekolah, salah satunya boarding school.
“Untuk memajukan dunia pendidikan Sumbar tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemprov harus didukung oleh DPRD. Kedepan dengan komposisi DPRD Sumbar yang baru, dunia pendidikan harus lebih diperkuat untuk generasi yang lebih berkualitas,” katanya.
