Sijunjung – Anggota DPRD Sumbar, Zuldafri Darma melaksanakan reses di daerah pemilihan (Dapil) VI yakni, Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, Tanah Datar dan Padang Panjang dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat.
Dalam reses yang berlangsung selama sepekan (24 – 31 Oktober 2024) itu, Zuldafri Darma mengunjungi sejumlah nagari di Kabupaten/kota dapilnya tersebut. Hingga Selasa (29/10) ia telah menemui ratusan warga dari berbagai jorong.
Dalam kesempatan itu, Zuldafri Darma menjelaskan, dalam setahun ada tiga kali reses perseorangan. Tapi di luar masa reses kapan pun masyarakat boleh menyampaikan aspirasi.
“Menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah kewajiban anggota dewan,” kata Zuldafri.
Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat di Dapil VI dalam pertemuan dengan Zuldafri. Namun terpenting adalah masalah pelebaran jalan dan pertanian.
Salah seorang warga mengatakan, disana sangat membutuhkan pelebaran jalan di sejumlah kawasan Sijunjung..
“Jalan itu saat ini sangat sempit. Jika ada dua mobil berpas-pasan, sudah pasti susah. Tiap pagi di hari kerja selalu macet,” katanya.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan aspirasi terkait BPJS gratis. Mereka merasa diberatkan dengan jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Apalagi jika jumlah anggota dalam satu keluarga terdiri dari banyak anak.
Menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan warga Dapil VI tersebut, Zuldafri mengatakan telah mencatatnya satu persatu untuk ditindaklanjuti.
Terkait pelebaran jalan ia menjelaskan akan mengecek terlebih dahulu status jalan tersebut. Hal ini dikarenakan ada perbedaan status jalan yang tentu saja mempengaruhi terlaksananya pembangunan.
“Ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara. Namun akan kita pastikan nanti. Jika jalan provinsi tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun jika jalan kota tetap akan kita usahakan untuk ditindaklanjuti pemerintah kota,” katanya.
Terkait BPJS gratis, ia memaparkan memang saat ini tengah diperjuangkan untuk digratiskan bagi masyarakat. Setidaknya untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang berekonomi menengah ke bawah.
Ia mengatakan, memang ada masyarakat yang dibebaskan iuran BPJS yang diambilkan dataya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun berdasarkan info yang ia terima, memang tidak mudah masyarakat bisa masuk dalam DTKS.
“Untuk itu kita mengimbau warga untuk aktif melengkapi persyaratan administrasi untuk program pemerintah. Termasuk nantinya kelengkapan syarat-syarat untuk program bantuan modal usaha. (T)
