PADANG – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menegaskan walaupun APBD Sumbar Tahun 2025 terlihat dalam kondisi pesimistis, namun, DPRD dan Pemprov akan tetap mengoptimalkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Nanda saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar, Selasa (5/11) sore.
Agenda rapat hari itu mendengarkan jawaban gubernur tentang pandangan umum fraksi-fraksi terkait ranperda APBD Tahun 2025.
Nanda mengatakan APBD Sumbar dalam kondisi pesimistis karena adanya penurunan dana berkisar Rp1,3 triliun dibanding Tahun 2024.
Hal ini tak bisa dihindari karena merupakan efek dari penerapan Undang-Undang.
Oleh karena itu, tegas Nanda,
DPRD dan pemerintah daerah harus mengali kembali semua potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
Sehingga kebutuhan anggaran untuk program prioritas daerah bisa dipenuhi.
Nanda mengatakan APBD Tahun 2025 terlibat pesimistis, dimana target pendapatan dan belanja yang diusulkan jauh lebih rendah dari target tahun 2024 dan realisasi tahun 2023.
“Perlu upaya yang sungguh-sungguh dari DPRD dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari pos PAD,” tegasnya.
Ia memaparkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, diamanatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling kurang 40 persen dari total APBD. Kemudian alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah.
“Semua amanat tersebut paling lama diwujudkan sampai tahun 2027,” katanya.
Sementara sampai dengan rencana belanja tahun 2025, alokasi belanja insfrastruktur masih jauh dari yang diamanatkan.
