Payakumbuh – Netralitas ASN dan politik uang menjadi isu sentral, menjelang pelaksanaan pemungutan suara, yang tinggal menghitung hari. Selain itu, persoalan kerawanan dan pendistribusian logistik juga menjadi perhatian bagi penyelenggara Pilkada serentak tahun 2024 ini. Bahkan pemetaan tingkat kerawanan, perlu dikaji ulang oleh pihak terkait itu.
Hal tersebut tersaji dalam rapat koordinasi Kesiapan Akhir Pemungutan dan Penghitunan Suara dan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, yang di gelar di aula sebuah hotel di Payakumbuh, Jumat (22/11). Ketua KPU Kota Payakumbuh Wizri Yasir, saat membuka kegiatan itu, menyampaikan, dalam pelaksanaan penghitungan suara, sirekap merupakan alat bantu untuk menyampaikan kepada masyarakat, bahwa kerja KPU saat ini adalah seperti ini terkait hasil penghitungan suara yang tengah dilakukan.
“Sedangkan untuk kesiapan akhir pihaknya dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada serentak ini berjalan dengan baik. Namun demikian, dalam berbagai kesempatan juga telah kami sampaikan, bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini tidak akan selesai oleh KPU sendirian. Tapi adalah kerjasama dan kerja bersama semua elemen terkait, baik itu pemerintah, TNI, Polri, media dan unsur lain,” ujarnya.
Lebih jauh disampaikan Wizri, bahwa nantinya di Kota Payakumbuh terdapat 200 TPS yang terdiri dari 199 TPS reguler serta 1 TPS khusus di Lapas. Sementara terkait logistik Pilkada, direncanakan akan dilakukan penyegelan setelah sebelumnya dilakukan pengesetan dan pengecekan oleh PPS didampingi oleh PPK.
“Kita memiliki 200 TPS, dengan rincian 199 TPS reguler serta 1 TPS khusus. Sementara jumlah KPPS kita mencapai 1.400 orang. TPS nantinya mudah diakses dan ramah terhadap disabilitas. Sedangkan untuk logistik Pilkada akan kita segel pada hari Minggu. Sebelum nantinya kita distribusikan, juga akan dilakukan pemusnahan surat suara rusak dan berlebih,” tambahnya.
Selain itu, dia juga ingatkan kepada jajaran KPPS untuk mulai merancang TPS H-3 sebelum hari pemungutan suara atau hari pemilihan. Dan penyaluran C-Formulir kepada pemilih mulai dilakukan tanggal 23 November. Wisri juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, demi suksesnya Pilkada di Kota Payakumbuh, termasuk dukungan dari PLN dan Telkom. “TPS harus sudah dirancang H-3, berdasarkan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan beberapa waktu lalu, diperkirakan finalisasi penghitungan suara hingga Magrib,” jelasnya.
Sementara itu, Pj. Walikota Payakumbuh Suprayitno, pelaksanaan Pilkada yang tinggal menghitung hari ini diharapkan tidak ada kendala yang berarti. Menurut Suprayitno, dirinya baru saja di panggil oleh Mendagri, terkait pelaksanaan Pilkada supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar serta aman.
“Terkait pelaksanaan dan kendala-kendala serta fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, dirasa tidak ada kendala lagi. Karena pemerintah daerah sudah menyiapkan semuanya termasuk juga anggaran. Saya sudah melaporkan semuanya kepada pak Mendagri, bahwa tidak ada kendala lagi terkait persiapan Pilkada di Kota Payakumbuh. Dan hal itu, mendapat apresiasi dari pak Mendagri,” ujarnya.
Dikatakan, dengan adanya backup yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kualitas Pilkada di Payakumbuh bisa terjamin. Dari data yang disampaikan itu, target yang dibebankan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh adalah 80 persen. Dengan rincian, untuk Payakumbuh Timur diberikan target sebesar 80 persen yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di daerah itu, Dan begitu selanjutnya untuk kecamatan lainnya.
“Dengan arti kata, pihak Pemko Payakumbuh sudah sangat siap sekali dengan pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024 ini. Dengan adanya pertemuan lintas sektoral ini, diharapkan semua kendala yang terjadi tidak ada lagi di lapangan. Kami di Pemko Payakumbuh sangat berharap sekali, agar pelaksanaan Pilkada tahun 2024 menjadi percontohan nasional, dalam bidang pelaksanaan, dalam masalah keamanan dan bidang-bidang yang lain,” katanya.
Pertanyaan dari salah satu tim pemenangan paslon nomor urut 05, Syahnadel Khairi, terkait netralitas ASN dalam Pilkada serentah tahun 2024 ini, dimana ada isu-isu yang beredar dengan analogi seperti kentut, bau ada tapi wujud tak ada. Yaitu adanya mobilisiasi dukungan yang dilakukan oleh ASN untuk mendukung salah satu paslon tertentu.
Menjawab pertanyaan itu, Pj. Walikota Payakumbuh Suprayitno menyampaikan, bahwa hal itu tidak benar. Karena dari rakor yang dilakukan oleh dirinya dengan Mendagri, bahwa ASN itu diwajibkan untuk menjaga netralitas. “Kalau memang ada temuan ketidak netralan ASN dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada, maka kami akan proses bahkan juga terancam dipecat kalau buktinya kuat,” pungkasnya. (bule)
