JAKARTA – Koordinator Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Mona Sisca, mengapresiasi semangat tinggi nagari-nagari di Sumatera Barat dalam menyempurnakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mereka.
Hal ini disampaikan Mona Sisca dalam acara Anugerah Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024 yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (29/11).
Ia menilai perangkat dan pimpinan nagari telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.
“Sejak awal tahapan penilaian, kami merasakan euforia semangat dari perangkat dan pimpinan nagari dalam menyempurnakan PPID mereka. Hal ini dilakukan agar pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa,” ujar Mona.
Mona juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendampingan dan dukungan, termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota dan Wakil Ketua KI Sumbar, Tanti Endang Lestari.
Ia berharap kolaborasi ini terus terjaga demi penguatan implementasi keterbukaan informasi di tingkat nagari.
Acara penghargaan ini turut diisi dengan Seminar Nasional bertema “Keterbukaan Informasi yang Berkualitas sebagai Acuan Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Literasi Digital Masyarakat.” Dalam kesempatan itu, tiga nagari dari Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan bergengsi.
Ketiga nagari penerima penghargaan berasal dari tiga kabupaten berbeda, menunjukkan potensi besar Sumatera Barat sebagai pelopor dalam implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa/nagari. Prestasi ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak yang hadir.
Penerimaan penghargaan kepada tiga nagari ini didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat, Bupati Limapuluh Kota, serta sejumlah pejabat daerah lainnya, seperti Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Dinas PMD, Kepala Biro Adpim, Kepala Biro Umum Pemprov Sumbar, Ketua dan Komisioner KI Sumbar, Kadis PMD Limapuluh Kota, dan Kadiskominfo Pasaman.
Semangat nagari-nagari ini diharapkan terus berkembang sehingga keterbukaan informasi publik dapat menjadi motor penggerak transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di Sumatera Barat. (*)
