JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina menyampaikan pandangan kritisnya terkait rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah.
Menurutnya, kebijakan subsidi energi adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat kecil dan mendorong keadilan sosial.
“Oleh karena rencana pembatasan subsidi BBM, pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutur Nevi
Nevi Zuairina mengungkapkan bahwa subsidi BBM selama ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin.
“Saya menemukan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar benar-benar tepat sasaran,” ungkap politisi PKS ini.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pengalihan subsidi, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.
Lebih lanjut, Aktivis perempuan PKS ini menekankan pentingnya validasi data penerima subsidi sebagai langkah awal dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Ia berharap pemerintah benar-benar memanfaatkan Basis Data Tunggal yang sedang dirancang untuk mengidentifikasi penerima manfaat dengan lebih akurat.
Keberadaan data yang valid, menurutnya, tidak hanya akan meningkatkan efektivitas subsidi tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran.
Sebagai anggota DPR RI yang mewakili suara rakyat, Nevi menegaskan pentingnya keterlibatan legislatif dalam proses pengambilan keputusan terkait subsidi BBM. Ia mendorong pemerintah untuk secara aktif berkonsultasi dengan DPR agar kebijakan yang diambil tidak hanya komprehensif, tetapi juga mendapat dukungan publik yang luas.
“Transparansi dalam proses ini akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan subsidi yang tepat sasaran,” tegas Nevi.
Anggota FLKS ini juga menyoroti pentingnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa perubahan kebijakan subsidi BBM, jika tidak disertai dengan komunikasi yang baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat kebijakan ini.
“Sayabberharap agar kebijakan subsidi BBM yang diambil pemerintah benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat miskin yang paling membutuhkan. Subsidi energi bukan sekadar angka dalam anggaran negara, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. saya juga berharap pemerintah mampu menjalankan kebijakan ini dengan bijaksana, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial,” tutup Nevi Zuairina.
