PADANG-Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno meminta kepada daerah di kabupaten/kota mendata kembali warganya yang miskin dan tidak punya JKN KIS. Tak hanya itu orang nomorsatu di Sumbar tersebut juga meminta kepala daerah membuat tim khusus, guna mencari data dimaksud.
“Pak Bupati dan Walikota bisa memerintahkan OPD terkait dalam mendata masyarakat miskin namun belum punya JKN KIS. Mulai dari kelurahan, nagari hingga ke jorong,” terang gubernur, pada kegiatan Universal Health Coverage Class (UHC) yang akan dihadiri Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota se Sumbar, di Padang, Senin (14/5).
Sejauh ini, sebutnya masyarakat Sumbar yang sudah masuk sebagai peserta JKN KIS sudah 75 persen dari total jumlah penduduk. Artinya hampir semua punya jaminan kesehatan, namun faktanya di lapangan, masih banyak masyarakat miskin yang tak punya jaminan kesehatan. Masyarakat miskin yang belum punya JKN KIS bisa ditanggulangi lewat Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di masing-masing daerah. Kemudian ada pula dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“DAU bisa digunakan untuk membantu masyarakat kita yang miskin untuk mendapatkan JKN KIS. Jadi preminya nanti pemerintah daerah melalui DAU dan Baznas yang bayar,” terangnya
DAU selama ini banyak digunakan untuk tunjangan pegawai, namun dengan adanya peralihan status guru SMA ke provinsi maka DAU yang ada bisa dianggarkan untuk mereka yang miskin.
Selama ini kata Irwan, sudah dilakukan sharing anggaran untuk JKN KIS lewat APBD provinsi dengan kabupaten/kota. Namun anggaran dari provinsi sering berlebih setiap tahunnya karena masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak serius dalam menganggarkan dana sharing sesuai tanggung jawabnya.
Ke depan, ujarnya, untuk kabupaten/kota yang punya komitmen tinggi dalam mewujudkan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya, tapi kesulitan pendanaan maka pemerintah provinsi siap membantu.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Merry Yuliesday mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 7,3 persen masyarakat miskin yang mengikuti BPJS kesehatan.
Menurut Merry, saat ini Kota Padang punya komitmen cukup tinggi dalam mencapai 93 persen bersama sejumlah kota lainnya menjadi kota tertinggi dalam penganggaran dana sharing dan Pesisir Selatan daerah yang paling rendah.
Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng-Jambi, Siswandi, mengatakan sesuai instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Presiden menginstruksikan kepada sejumlah Kementerian Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati dan BPJS Kesehatan, agar berperan aktif dalam peningkatan cakupan kepesertaan demi mencapai UHC (Universal Health Coverage), JKN-KIS di 2018, minimal 95% penduduk sudah terdaftar menjadi peserta.
Tujuan dalam acara ini adalah tercapainya hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan (stakeholder) Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat dengan BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program JKN-KIS . Meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis dalam mencapai UHC (Universal Health Coverage) Program JKN-KIS tahun 2018. (yuke)
