PULAU PUNJUNG – Komisi II DPRD Kabupaten mendesak PT Dharmasraya Sawit Lestari (DSL) mengevaluasi kembali terkait dana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR).
Dalam kesempatan itu Ketua Komisi II Ade Sudarman mengritik habis persolan dana CSR yang belum ada sampai saat ini. Meskipun ada bantuan itu hanya berbentuk sumbangan Rp. 27 juta pertahun. Ini, jumlah yang sedikit dibandingkan perusahaan lain yang ada di tanah cati nan tigo ini,” terangnya.
“Masak iya perusahaan sebesar ini hanya berbentuk sumbangan Rp27 juta per tahun. Ini jelas tidak masuk akal sebab, jika dilihat dari hasil pengolahan tandan buah segar (TBS) sawit yang, mencapai 300 ton per hari,” cetus Ade Sudarman.
Dalam kunjungan tersebut Komisi II beserta anggotanya memperoleh data langsung dari pihak perusahaan terkait penyaluran dana CSR. Katanya perihal dari laporan tersebut tentu merugikan bagi masyarakat dan kemajuan Dharmasraya dimasa sekarang dan yang akan datang.
“Karena kalau saja perusahaan melaksanakan dana CSR sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, tentu akan membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan serta sumberdaya manusia (SDM),”jelasnya.
Nah, melihat kondisi ini ,Terkait hal itu, sebut Ade kami dari Komisi II memberikan waktu selama tiga minggu bagi manajemen PT DSL untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan CSR tersebut,” tuturnya.
“Pihak perusahaan meminta dua Minggu dan Kami beri waktu tiga minggu, kalau tidak ada perubahannya, kami akan meminta pemerintah daerah memberi sanksi tegas terhadap PT DSL,” katanya.
Ia mengatakan pada kesempatan itu Komisi II juga menyoroti pengawasan timbangan milik perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan sawit tersebut. Jangan sampai pihak melakukan permainan dalam timbangan yang kemudian merugikan masyarakat.
Kemudian komisi II juga meminta pihak perusahaan untuk memprioritaskan putra dan putri Dharmasraya untuk berkerja diperusahaan tersebut, lanjutnya.
“Ia mengimbau pada pihak perusahaan untuk berikan kesempatan kepada putra daerah Dharmasraya menempati jabatan strategis, jangan hanya pekerja sebagai buruh kasar di perusahaan ini,” tegas politisi partai PAN itu.
Sementara, Manager PT DSL Arwin didampingi Humas Dodi juga mengakui terkait penyaluran dana CSR memang belum tepat sasaran. Namun, perusahaan tetap berupaya .”Terkait saran dan kritikan yang di berikan Komisi II DPRD Dharmasraya akan disampaikan ke Top Manajemen PT DSL selaku pemgambil kebijakan,” tukuknya. (Fery)
