PAYAKUMBUH – Di tengah upaya mencegah penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19), Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, terpaksa mengambil kebijakan tidak populer. Untuk percepatan penanganan Covid-19 ini, walikota harus melakukan mutasi. Meski harus mengambil risiko tidak ikut Pilgub Sumbar 2020.
Menurut Riza Falepi, didampingi Wakil Walikota H. Erwin Yunaz dan Sekdako H. Rida Ananda, kepada topsatu, di Balaikota Payakumbuh, Selasa (31/3), pihaknya masih belum bisa mengeksekusi anggaran. Padahal, persoalan Covid-19 ini sudah berlalu dua pekan. Dan sangat mendesak untuk segera di tuntaskan.
“Bagaimana harus bertempur, jika staf yang terkait tidak ada yang berjiwa tempur. Makanya, walau terasa pahit, kebijakan mutasi ini harus dilakukan. Saya harus mencari staf yang bisa bertempur dalam memerangi dan mencegah corona ini,” ujar Walikota.
Namun, walikota mengakui, jika ada di antara pejabat di Dinkes yang enggan ditunjuk sebagai PPK, PPTK dan staf keuangan lainnya. Karena berdasarkan pengalaman, ada indikasi dalam situasi Pilkada ini, pihak-pihak tertentu yang ingin mencari peluang dengan mencurigai pejabat. “Dan itu sangat politis sekali, karena berbau pesanan,” sebut Riza.
Tapi, dampaknya apa yang terjadi itu, pihaknya sulit melakukan pengadaan APD, obat-obatan dan biaya operasi lainnya hingga sekarang. “Masih untung, banyak pihak yang membantu operasional petugas disetiap Posko tanggap darurat terkait Covid-19 ini. Kalau tidak, nauzubillah minjalid, entah apa yang akan terjadi di Kota Payakumbub ini,” kata Riza lagi.
Untuk itu, dalam usaha menyelamatkan rakyat Payakumbuh, walikota harus melakukan mutasi sejumlah pejabat di jajaran Pemko.
Walikota enggan menyebut siapa saja yang akan terkena mutasi. “Soal nama-nama itu, nggak etis disebutkan. Tapi, mutasi ini sehari atau dua hari ini harus dilakukan. Kita tengah berburu dengan waktu,” pungkasnya. (bule)
