PADANG – Penyaluran bantuan dari Pemprov Sumbar hingga kemarin, Jumat (10/4) ternyata belum bisa juga direalisasikan. Bahkan, rapat Gubernur dan Bupati/Walikota yang dilangsungkan dengan video jarak jauh harus sudah berapa kali dilakukan.
“Pemprov Sumbar sebenarnya sudah menyiapkan anggaran, uangnya ada. Uang itu hasil dari penyisiran anggaran yang tidak dilaksanakan, tapi belum bisa terlaksana,”sebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dihubungi.
Alasan utama tidak dapat dilaksanakannya penyerahan bantuan itu dengan cepat, karena data dari kabupaten dan kota di Sumbar belum ada yang masuk ke Pemprov Sumbar. Sementara Pemprov Sumbar membutuhkan data tersebut untuk menyalurkan bantuan.
Karena, masyarakat yang dibantu adalah masyarakat yang berada di kabupaten/kota. Dengan indikator mereka yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan. Sebelumnya Pemprov Sumbar memperkirakan jumlahnya adalah sekitar 15 persen dari jumlah warga miskin Sumbar yakni 476 ribu warga.
“Kami jelas membutuhkan data, karena masyarakat itu berada di kabupaten dan kota,”sebutnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan bantuan bagi warga yang terdampak corona masing-masing Rp200 ribu/jiwa/bulan. Bantuan itu rencananya akan dibagikan dalam bentuk uang selama tiga bulan. (hms sumbar*)
