PADANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memprediksi puncak penyebaran virus Covid 19 terjadi pada Mei hingga Juni mendatang. Dengan adanya prediksi itu, perlu ada tindakan yang masif untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 di Sumbar.
“Gubernur sebagai ketua gugus tugas bersama semua jajaran yang tergabung harus lebih ekstra. Gugus tugas provinsi harus menetapkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat program dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk pencegahan virus ini. Paling penting menyelamatkan semua masyarakat Sumbar,” kata Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Desrio Putra, kepada wartawan, di sela-sela kegiatan penyemprotan cairan disinfektan ke rumah warga bersama relawan di kawasan Pondok, Minggu (12/4).
Desrio Putra mengatakan, meski sudah ada perguruan tinggi yang melakukan kajian dan analisa, dengan memprediksi 350 orang di Sumbar akan terkena Covid 19, pihaknya mengimbau pemerintah jangan hanya terfokus dengan angka 350 orang ini.
“Kita berharap angkanya tidak mecapai di angka tersebut. Kejadian di negara luar, tidak bisa disamakan di daerah kita. Budaya kebersihan di negara asing itu jauh lebih bagus daripada kita, tentu potensi penyebaran Covid 19 indeksnya akan lebih besar di daerah kita. Lebih baik kita ambil tingkat keamanannya sepuluh kali lipat dari jumlah yang diprediksi,” ujar Desrio Putra yang juga anggota Banggar DPRD Sumbar.
Dikatakan, jika Pemprov Sumbar sudah menetapkan langkah antisipasi untuk pencegahan dan juga pengobatan, tentu dibutuhkan program kegiatan yang harus berjalan secara komprehensif di semua wilayah.
Saat ini Pemprov sudah melakukan pengetatan di sembilan pintu masuk ke Sumbar. Di sana, petugas juga telah disiagakan. Dengan begitu, jangan pemerintah lupa untuk semua kebutuhan petugas yang bekerja di seluruh pintu masuk perbatasan di Sumbar.
“TNI dan Polri menurut saya adalah petugas yang bisa diandalkan untuk bertugas di daerah perbatasan. Kedatangan di bandara BIM juga harus diperketat. Pemeriksaanya tentu dengan jumlah personel yang memadai pula,” katanya.
Untuk itu semua, pemprov Sumbar tentu harus memiliki anggaran yang cukup untuk pembiayaan ini. “Saya menyarankan agar kegiatan pembangunan infrastruktur yang nilainya cukup besar agar tidak usah dilanjutkan. Agar semua dana ini bisa dialihkan untuk penanganan Covid 19,” ujarnya.
Saat ini pemerintah harus lebih fokus untuk menyelamatkan masyarakat. “Buat apa pekerjaan infrastruktur dikerjakan, toh pada kondisi saat ini tidak lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kita bersama harus dorong pemerintah agar lebih mengutamakan penanganan virus ini. Lebih baik kita mencegah, daripada nanti banyak warga yang menjadi korban,” kata dia.
Terakhir Desrio Putra mengatakan, dirinya meminta gubernur bersama TAPD membatalkan semua proyek infrastruktur yang bernilai besar tersebut.
“Program padat karya bisa dirancang dari sekarang. Selain memberikan bantuan, sembako dan BLT, ada baiknya juga bagi masyarakat yang tidak bekerja karena terdampak virus Covid 19, juga diberikan peluang untuk bisa bekerja di daerah lingkungan tempat tinggalnya masing-masing dengan memenuhi protokol kesehatan,” tutupnya. (deri)
