PAYAKUMBUH – Sorotan Pansus II DPRD Kota Payakumbuh terkait lambannya Pemko dalam mencairkan bantuan sosial dampak ekonomi Covid-19 untuk warga kota Payakumbuh, disikapi positif Walikota H. Riza Falepi. Menurut walikota, pencairan itu memang belum dilakukan karena tim yang ditunjuk masih melakukan verifikasi di lapangan.
“Benar, Pemko masih belum mencairkan dana dimaksud. Karena tim verifikasi yang kita tugasi selama tiga hari, yakni dari 3 sampai 5 Juni, turun kelapangan melakukan sampel, apakah yang diusulkan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Perwako atau tidak. Karena kita tidak ingin ada masalah hukum setelah bantuan turun di kemudian hari,” ujar Riza Falepi, kepada topsatu, Jumat (5/6) pagi.
Menurutnya, Insya Allah kalau verfikasinya rampung, pihak Pemko sesegeranya mencairkan dana bantuan yang berasal dari APBD Payakumbuh ini. “Kalau perlu, setelah tim selesai melakukan verifikasi, sore harinya kita langsung berikan. Karena kita komit dengan peraturan yang sudah dikelauarkan,” tambahnya.
Kenapa sampai terlambat, ungkap walikota, karena terjadi mis komunikasi juga. Sebab dalam menetapkan penerima, tidak hanya dilakukan oleh petugas saja, tapi di antara anggota DPRD ikut pula.
“Mereka ikut menentukan penerimanya. Sepanjang penerimanya benar-benar terdampak, rasional, tidak akan jadi masalah. Tapi, setelah ditinjau ke lapangan, yang terjadi malahan sebaliknya. Ini yang membuat kita kerepotan untuk mencairkannya,” ungkap walikota.
Dikatakan, jika tidak dicek ke lapangan oleh tim kota, kemungkinan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehingga, dalam pertanggungjawaban keuangan daerah terkait Covid-19 ini, akan ditemukan pelanggaran. Akibatnya, pegawai pemko juga yang akan bermasalah dengan aparat penegak hukum nantinya.
“Petugas verifikasi menemukan di lapangan, ada diantara warga meski yang bersangkutan sebagai penyedia jasa belum mendapatkan pekerjaan. Tapi untuk pembeli BBM kendaraan roda empat, orang tersebut masih sanggup. Dan namanya masuk sebagai penerima bantuan. Itu baru satu contoh soal, dan masih ada yang lainnya,” kata Riza.
Untuk itu, walikota berharap mudah-mudahan sesuai harapan dari DPRD dana ini segera bisa dicairkan dan akan diwujudkan secepatnya setelah selesai verifikasi ini. “Karena, kita sebagai pimpinan daerah juga tak ingin masyarakat terdampak Covid-19 dari dana APBD, terlalu lama menunggu. Yang jelas, jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak menerima, tidak tercatat dalam daftar penerima,” pungkas Riza. (yuke)
