PADANG – Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat, meminta pada gubernur agar OPD yang bertanggung jawab dan Pembangunan main stadium diperiksa Inspektorat, karena dinilai terlalu banyak kesenjangan serta keganjilan.
Hal tersebut disampaikan langsung Fraksi Demokrat, pada saat memberikan pendapat akhir dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumbar, Rabu (24/6).
Sekaitan dengan Pendapat Akhir tersebut, sekretaris Fraksi Demokrat yang juga sebagai juru bicara M Nurnas, Kamis (25/6) mengatakan, menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, pada hal untuk penganggarannya alot dan penuh perdebatan.
Untuk main stadium dilakukan tiga tahap penganggaran. Awalnya Rp10 miliar, kemudian ditambah menjadi Rp100 miliardan akhirnya diputuskan menjadi Rp170 miliar. Namun hal tersebut tidak bisa direalisasikan OPD terkait, hanya terealisasi 60,58%, dengan berbagai permasalahan.
Adapun permasalahan main stadium tersebut diantaranya, kursi sudah dipasang namun atapnya belum ada. Selain itu, pembebasan lahan jalan masuk menuju main stadium, masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan.
Permasalan yang paling ganjil itu, adanya adendum sampai 3 kali, pada hal itu semestinya tidak perlu terjadi. Karena kontrak Juli 2019 dan anggaran sudah ada. Perpanjangan penkerjaan, dilakukan lewat tahun anggaran 2019 sampai Mei 2020. Kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020, hal ini tidak sesuai dengan aturan berlaku.
“Kita fokus pada hal tersebut dulu, karena main stadium direncabakan tempat pembukaan MTQ yang direncanakan pada November mendatang akan bermasalah, diragukan bisa dipergunakan. Jika hal itu dibiarkan, maka kami dari Fraksi Demokrat mendesak agar OPD yang berkaitan segera dievaluasi, termasuk Bappeda karena tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran,” tegas H.M. Nurnas .
Ditambahkannya, jika hal ini terus dibiarkan,maka pembahasan anggaran akan terus berefek negatif pada penyerapan anggaran berikutnya, dan membuat penetapan keuangan menjadi tidak efesien serta efektif.(ril)
