PULAU PUNJUNG – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya gelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( KUA- PPAS) APBD Dharmasraya 2021 di Hotel berbintang, BW Luxury di Jambi.
Pembahasan KUA- PPAS ini direncakan berlangsung selama enam hari, terhitung tanggal 1 hingga 6 Agustus ini.
Sejak Dharmasraya dimekarkan 16 tahun lalu, pembahasan keuangan daerah Dharmasraya rutin dilakukan di luar daerah. Baik itu KUA- PPAS, maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Alasan pembahasan anggaran di luar daerah selalu itu- itu saja, yakni karena bumi mekar Dharmasraya belum memiliki gedung yang representatif untuk kegiatan tersebut.
Padahal saat ini Dharmasraya telah memiliki gedung megah DPRD, dua lantai dan representatif untuk kegiatan pemerintahan, termasuk pembahasan anggaran.
Aktivis Dharmasraya, Bustanol menyayangkan sikap DPRD dan Pemda yang menghabiskan anggaran ratusan hingga miliaran rupiah hanya untuk pembahasan KUA PPAS di luar kota. Menurutnya, cukup di daerah saja. Banyak tempat yang layak untuk itu. Apalagi kegiatan yang dipaksakan di luar daerah, tidaklah mencerminkan sikap efesiensi dalam penggunaan anggaran dan pro rakyat.
“Sudah saatnya pihak DPRD dan Pemda memikirkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Lebih baik pembahasan anggaran dilakukan di daerah saja,” ungkap Bistanol kepada Topsatu.com, Rabu ( 5/8).
Bustanol menambahkan, Dharmasraya masih membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat yang anjlok akibat pandemi covid-19.
“Kalaulah anggaran rapat di luar daerah ini dialihkan untuk program pro rakyat kan lebih baik. Coba cairkan BLT tahap kedua ini, tentunya masyarakat akan terbantu,” tegasnya.
Bustanol menyadari bahwa pembahasan anggaran diluar daerah tidak menyalahi aturan yang ada, sah- sah saja. “Melanggar aturan tidak, tapi kurang elok,” sebutnya.
Sementara, Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto membenarkan kegiatan pembahasan KUA- PPAS APBD Dharmasraya 2021 dilaksanakan di Jambi.
